Sri Mulyani Akui Penyerapan Anggaran PEN Masih Rendah
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah didesain menjadi fleksibel untuk menghadapi pandemi Covid-19. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi selama pandemi belum berakhir.
Hingga Agustus 2021, Pemerintah telah beberapa kali melakukan refocusing anggaran dalam menghadapi lonjakan kasus Covid-19 pada Juni-Juli lalu. Anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) pun telah meningkat menjadi Rp 744,7 triliun dari yang dianggarkan tahun lalu sekitar Rp 400 triliun.
"Total dana PEN meningkat menjadi Rp 744,7 triliun dari sebelumnya hanya dianggarkan Rp 400 triliun," kata Sri Mulyani dalam Kongres ISEI XXI dan Seminar Nasional 2021, Jakarta, Selasa (31/8).
Namun, harus diakui dalam realisasi penggunaan dana PEN tidak seagresif pemerintah melakukan penambahan anggaran. Tercermin dari realisasi dana PEN baru mencapai 43 persen atau Rp 326 triliun dari anggaran Rp 744,7 triliun.
"Jumlah PEN ini Rp 744,7 triliun dan realisasinya baru 43 persen atau RP 326 triliun," kata dia.
Seperti yang dialami pada sektor kesehatan. Sektor ini mengalami perubahan anggaran menjadi Rp 214 triliun. Tetapi sampai Agustus 2021, realisasi belanja di sektor ini baru mencapai Rp 35,9 triliun.
"Anggaran kesehatan mendapatkan tambahan menjadi Rp 214 triliun, walaupun realisasinya di bulan Agustus baru Rp 35,9 triliun," ungkapnya.
Meski begitu, Sri Mulyani menegaskan saat ini sudah banyak belanja negara untuk sektor kesehatan yang sudah pasti. Hanya tinggal menunggu waktu untuk dilakukan belanja. "Tapi banyak belanja yang sudah pasti, hanya dari sisi servernya saja yang belum siap, seperti insentif tenaga kesehatan dan pelaksanaan 3T," kata dia.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaJokowi menuturkan bantuan pangan dilanjutkan apabila anggaran tercukupi.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan, bahwa setiap keputusan pemerintah selalu memperhatikan kondisi ekonomi dan situasi keuangan negara.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
BLT mitigasi pangan akan disalurkan sebesar Rp200.000 per bulan pada periode Januari, Februari, dan Maret 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaUsai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah telah menargetkan defisit APBN 2025 maksimal di angka 2,8 persen.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani dikabarkan tidak masuk dalam menteri Kabinet Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaUntuk APBN Tahun 2024, berarti siklusnya telah dimulai sejak Tahun 2023, dengan tahapan sebagai berikut:
Baca SelengkapnyaSaat itu Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta
Baca Selengkapnya