Sri Mulyani Akui Kebijakan Pemerintah Memang Populis

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku tidak masalah apabila kebijakan pemerintah selama ini dianggap populis atau mengutamakan kebijakan yang disukai oleh rakyat. Sebab menurut dia, memang selama ini kebijakan-kebijakan yang dihasilkan Pemerintahan Jokowi-JK berpihak kepada rakyat.

"Jadi populism juga sebenarnya tidak salah, karena kan pada akhirnya para pemimpin dipilih untuk memenuhi harapan masyarakat," katanya saat menjadi pembicara dalam acara CNBC Ekonomi Outlook 2019, di Jakarta, Kamis (28/2).

Bendahara Negara ini mengatakan, dalam memutuskan suatu kebijakan pemerintah sangat berhati-hati. Meski tidak semuanya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, namun dalam merumuskan kebijakan pemerintah lebih dulu mencari tahu apa yang dibutuhkan sebagian besar masyarakat.

"Cara yang dilakukan bisa bermacam-macam, ada kemudian kalau dilihat di masyarakat. Kebutuhannya adalah bahan makanan pokok makanan yang murah dan segala sesuatu kalau bisa semurah mungkin, kalau bisa gratis itu memunculkan semua ide diberikan dalam harga yang sangat murah atau diberikan subsidi," imbuhnya.

Sri Mulyani mencontohkan, salah satu program pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilainya cukup populis, yakni terkait pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). "Kalau kita bisa bicara dengan program presiden sekarang bicara soal SDM itu juga populism," katanya.

Kebijakan-kebijakan populis ini yang kemudian dianggapnya akan mendorong masyarakat semakin yakin kepada pemimpin negara. Sebab kebijakannya memenuhi harapan masyarakat, meski belum tentu menyelesaikan persoalan negara.

"Karena dalam pemilu yang memiliki sistem demokrasi adalah kita ingin pemimpin kan dipilih oleh rakyatnya dan kebutuhan rakyat bisa percaya pada pemimpin itu kemudian memunculkan berbagai indikasi untuk bagaimana masyarakat bisa menilai bahwa calon yang akan dipilih itu memang memenuhi harapan," pungkasnya.