SPBN Masih Terbatas, Nelayan Diminta Beli BBM Lewat Scan Barcode

Merdeka.com - Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) mendorong langkah Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian BUMN untuk mempercepat penguatan ekosistem usaha nelayan kecil dalam memperoleh pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui scan barcode.

"Bagus sekali itu (scan barcode), itu menurut kami sudah pas karena memang selama ini isu terkait bahan bakar minyak itu terkait kuota," kata Riza Damanik, dalam Diskusi publik terkait Hilirisasi, Kunci Optimalisasi Potensi Perikanan Nasional?, Senin (20/2).

Dia menjelaskan, selama ini banyak orang yang lebih memperhatikan soal penyediaan kuota penyaluran BBM untuk nelayan. Namun, sebenarnya yang selalu luput dari perhatian sarana prasarana infrastruktur dasar penyaluran BBM yakni Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBN) masih terbatas.

"Contoh kita punya 11 ribu desa nelayan di Indonesia, anggaplah 11 ribu itu separuh saja yang nelayannya aktif, maka ada sekitar 50 ribu desa pesisir di Indonesia yang aktif nelayannya, sementara kita hanya punya 388 tempat penyaluran BBM, SPBUN. Jadi jomplang sekali," ujarnya.

Menurutnya, seberapa banyak pun kuota BBM yang Pemerintah alokasikan, tanpa sarana prasarana yang memadai, maka nelayan akan membeli BBM secara eceran, karena jumlah SPBN masih terbatas. Oleh karena itu, ISKINDO mendukung inisiasi pembelian BBM melalui scan barcode untuk mempermudah nelayan.

"Jadi, seberapa pun kuota BBM yang kita alokasikan sudah barang tentu nelayannya ga akan beli. Mereka akan beli di eceran karena SPBUN nya terbatas jumlahnya. Nah, itulah kenapa kita mendorong mendukung yang diinisiasi oleh kementerian koperasi dan Kementerian BUMN untuk mempercepat penguatan ekosistem usaha nelayan kecil kita ini, dengan melengkapi bahan bakar minyak tadi, SPBN-SPBN yang dikelola koperasi," jelasnya.

Nantinya, SPBN yang dikelola Koperasi sistemnya tertutup. Artinya nelayan yang mendapat BBM subsidi dari koperasi tersebut harus lebih dahulu terdaftar di koperasi yang bersangkutan. Kemudian, koperasi akan mendata nelayan-nelayan untuk diberikan kertas berupa scan barcode guna membeli BBM subsidi.

"SPBN yang dikelola koperasi ini nantinya dia menjalankan sistem tertutup, tidak terbuka, artinya nelayan yang dapat BBM dari koperasi tersebut itu harus terdaftar di koperasi, nah nanti koperasi mereka data, sehingga mereka datang bukan bawa Hp, cukup bawa barcode yang diprint," pungkasnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com