Solusi agar penerima BLSM tidak salah sasaran

Merdeka.com - Penyaluran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM diakui masih banyak kekurangan. Yang paling vital adalah salah sasaran.

Pada penyaluran BLSM tahap pertama, masih ada orang mampu menerima bantuan ini. Sebaliknya, ada orang miskin yang berhak justru tidak menerima sama sekali.

Tim Peneliti LPEM UI Bidang Kemiskinan Teguh Dartanto mengatakan, hampir mustahil untuk mendapatkan kesempurnaan penyaluran BLSM. Namun, ini masih bisa diperbaiki pada penyaluran tahap berikutnya.

Kesalahan penyaluran BLSM ini berawal dari kartu KPS (Kartu Perlindungan Sosial) yang diterima masyarakat.

"KPS itu kan untuk raskin, BSM (Bantuan Siswa Miskin), BLSM dan hampir mustahil untuk perfect," katanya dalam diskusi di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (29/7).

Agar karut marut pencairan BLSM pada tahap pertama tidak terulang, dia memberikan beberapa solusi. Yang utama, pemerintah harus memperbaiki data penerima KPS agar BLSM tepat sasaran. Hal pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah mengupdate data dua tahun sekali karena pergerakan masyarakat miskin sangat dinamis.

"Dalam 2 tahun pergerakan orang miskin sangat signifikan. Orang yang tidak miskin bisa saja jatuh miskin. Updating ini sinergi pusat dengan mengadopsi local wisdom. Pergerakan sangat dinamis, sensus survei tahunan tidak akan mampu menangkap pergerakan kesejahteraan rumah tangga secara sempurna," katanya.

Selanjutnya, pemerintah pusat harus memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengupdate data KPS. Alasannya jelas, pemerintah daerah lebih tahu mana warganya yang berhak dan tidak berhak menerima BLSM.

"Beri ruang lebih bagi pemerintah daerah, desa, kelurahan dalam updating data KPS," katanya.

Pemerintah daerah seyogyanya mempunyai peran lebih dalam dibandingkan pemerintah pusat dalam pendataan KPS. "Pemerintah daerah jangan hanya jadi pelaksana. Memang untuk perfect itu hampir mustahil," tutupnya.