Sofyan Djalil santai tanggapi interpelasi DPR ke Jokowi soal BBM

Merdeka.com - DPR berencana menggunakan hak interpelasi mempertanyakan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM bersubsidi. Kebijakan ini ditanggapi santai oleh Presiden Joko Widodo. Termasuk Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil.

Dia mengaku heran dengan sikap DPR soal kebijakan yang baru diambil pemerintahan Jokowi-JK. Menurutnya, kebijakan menaikkan harga BBM subsidi bukan pertama kali dilakukan. Presiden sebelumnya juga melakukan kebijakan sama.

"Kenapa sekian puluh kali pemerintah menaikkan harga BBM kok tidak pernah ada interpelasi? Kok sekarang ada interpelasi?," ucap Sofyan di Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Selasa (25/11).

Sofyan menegaskan, kenaikan harga BBM subsidi sudah dilakukan sejak era Presiden Soeharto. Bahkan kenaikan BBM subsidi sudah dilakukan berkali kali sejak zaman Soeharto hingga SBY.

"Zaman SBY ini kita melihat konsumsi BBM sangat boros, begitu banyak subsidi BBM yang tidak kena sasaran. 72 persen BBM tidak capai sasaran, jualan minyak di Batam tapi rekeningnya Rp 1,4 triliun saya tidak sebut ini mafia migas. Sekarang ini pemerintah ingin ini benar," tutupnya.

Seperti diketahui, fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih di DPR akhirnya sepakat untuk mengajukan interpelasi kepada Presiden Jokowi. KMP bakal memanggil Jokowi ke DPR untuk menjelaskan mengapa menaikkan BBM subsidi yang berdampak pada rakyat kecil.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Ade Komarudin mengatakan, pihaknya sudah banyak mendengar keluhan rakyat terkait kenaikan BBM. Oleh sebab itu, Fraksi Golkar, Gerindra, PAN dan PKS sepakat memfasilitasi anggotanya yang ingin mengajukan interpelasi ke Jokowi.

"Kami sepakat seluruh pimpinan fraksi untuk memfasilitasi hak anggota untuk mempertanyakan kenaikan BBM," ujar Ade di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/11).

Hadir dalam jumpa pers tersebut, Politikus PAN Yandri Susanto dan Totok Daryanto. Kemudian Gerindra diwakili oleh Desmond Junaidi Mahesa, Golkar dipimpin langsung oleh Ade Komaruddin dan Bambang Soesatyo. Sementara PKS dipimpin oleh ketua fraksinya, Jazuli Juwaini dan Aboe Bakar Alhabsy.

"Kami sepakat anggota yang inisiasi untuk menandatangani terhadap kebijakan ini kami memfasilitasi hak tersebut. Rabu besok hak itu akan disampaikan seperti yang dilaporkan," kata Ade lagi.

Inisiator dari hak interpelasi ini yaitu M Misbakhun dari Golkar, Desmond Junaedi dari Gerindra, Yandri Susanto dari PAN, Eki Muharram dari PKS. Sejauh ini, KMP sudah berhasil membubuhkan 18 tanda tangan anggota DPR yang setuju interpelasi.

Seperti diketahui, syarat menggunakan hak interpelasi yaitu mendapatkan minimal 25 tanda tangan anggota DPR dari lintas fraksi. Keputusan fraksi akan dibawa dan diputuskan dalam rapat paripurna.