Sofyan Djalil beberkan alasan pemerintah tak mau bangun kereta cepat

Merdeka.com - Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil menegaskan pemerintah tak lagi ikut campur terkait proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Kereta yang digadang mampu mengantarkan penumpang dari Jakarta menuju Bandung dan sebaliknya hanya dalam waktu sekitar 30 menit tersebut tak masuk dalam daftar program prioritas pemerintah.

"Memang (kereta cepat) ada manfaatnya, tetapi pemerintah tak mau keluar uang," ucap Sofyan Djalil dalam keterangannya adi Jakarta, Selasa (29/9).

Menteri Sofyan memaparkan pemerintah mengamanatkan proyek tersebut pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dilanjutkan dengan skema business to business alias bisnis murni tanpa ada peran pemerintah. Ketiadaan peran tersebut, selain karena eksistensi kereta api Jakarta-Bandung, juga disebabkan tiga faktor utama.

Pertama, tersedianya akses jalan yang cukup bagus dan variatif. Saat ini, perjalanan menuju Bandung bisa ditempuh dengan jalur akses tol Cipularang dan Sentul. Ada pula jalur nontol via Puncak serta pembangunan tol Cikampek II.

Kedua, rencana pembangunan proyek kereta cepat tak pernah muncul dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Ketiga, Menteri Sofyan memastikan dana negara diprioritaskan untuk pembangunan daerah. Sebab, sesuai dengan Nawa Cita butir ketiga, pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan jelas menetapkan agenda prioritas membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

"Pemerintah tidak (melaksanakan proyek), tetapi kalau swasta silakan," tandasnya.

Informasi saja, Indonesia dan China kembali menindaklanjuti rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Kerjasama ini termasuk pengembangan produksi bersama gerbong kereta api berorientasi ekspor.

"Kami tindaklanjuti kembali, dan dibahas berbagai hal terkait kereta api cepat sehingga kita dapat selesaikan segera kesepakatannya, dan kereta api cepat tersebut dapat segera dibangun," kata Menteri BUMN Rini Soemarno di Beijing seperti dilansir Antara, Jumat (18/9).

Menurut Rini, China menyanggupi persyaratan yang ditetapkan Indonesia dalam pembangunan kereta api cepat, yakni bahwa pembangunannya dilakukan murni secara bisnis (b to b) tanpa jaminan atau pendampingan pemerintah, serta tidak menggunakan APBN.

"Mereka bahkan setuju untuk ikut membangun stasiun-nya, disertai alih teknologi. Sehingga karena ini dilakukan secara 'b to b', maka harus ada keuntungan yang kita dapat, termasuk alih teknologi," tutur Rini.