Sofyan Djalil akui pengusaha Indonesia tercekik regulasi
Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil mengaku pelaku usaha di Indonesia masih tercekik regulasi. Ini berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Akibatnya biaya ekonomi mahal, pertumbuhan ekonomi nggak bisa cepat. Masyarakat tercekik," ujarnya dalam peluncuran buku Strategi Regulasi Nasional, Jakarta, Selasa (6/10).
Berdasarkan data Bappenas, pemerintah telah menerbitkan 12.471 regulasi dalam kurun 2010-2015. Itu terdiri dari 504 Undang-Undang, 27 Peraturan Perundang-undangan, 1.386 Peraturan Pemerintah, 1.129 Peraturan Presiden, 977 Keputusan Presiden, 137 Instruksi Presiden dan 8.331 Peraturan Menteri.
Sepanjang periode sama, pemerintah daerah juga telah menerbitkan 28.852 regulasi. Sebanyak 3.177 peraturan berada di provinsi, sisanya kabupaten atau kota.
"Pengusaha waktunya habis melawan regulasi birokrasi daripada peningkatan ekspor. Akhirnya daripada melawan birokrasi, mereka memilih impor," tegasnya.
Bappenas berencana menyederhanakan regulasi. Harapannya, ekonomi Indonesia bisa bergerak cepat dalam dua tahun mendatang.
"Biaya masyarakat akan berkurang. Waktu industri dan pengusaha bisa berkurang. Dan kita bisa fokus pada permasalahan."
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaBahlil menilai kenaikan tarif pajak hiburan ini bisa berdampak terhadap perkembangan bisnis di Indonesia.
Baca SelengkapnyaKisah seorang pengusaha asal Depok inspiratif yang sempat kena PHK kini malah sukses berjualan es. Simak ulasannya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ahmad Dhani masih fokus pada pencalonannya di Dapil Jatim I DPR RI.
Baca SelengkapnyaIa tengah jadi sorotan saat kerah baju Menteri investasi ini terlihat ditarik Prabowo saat debat cawapres semalam.
Baca SelengkapnyaFritz membeberkan bukti Bawaslu tidak profesional. Pertama, Bawaslu Jakarta Pusat mengirimkan surat pemanggilan yang tertulis tanggal 2 Januari 2023.
Baca SelengkapnyaJawabannya masih sama yaitu masih fokus mengurus perindustrian.
Baca SelengkapnyaMenurut Bahlil, kebijakan tersebut harus tetap berjalan bahkan ketika ia sudah selesai menjabat.
Baca SelengkapnyaJenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca Selengkapnya