Soal hasil audit Petral, DPR bakal panggil Menteri Rini dan Sudirman

Merdeka.com - Komisi VII DPR RI berencana akan memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said. Pemanggilan ini dilakukan untuk meminta penjelasan atas hasil audit anak usaha perusahaan PT Pertamina Persero, PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral) dari periode 2012-2014‎.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI‎ Satya W Yudha mengakui, hingga saat ini DPR belum menerima hasil audit Petral, karena anggota dewan sedang reses.‎

"Nanti kami tanyakan kepada menteri tentang apa yang akan dilakukan, corporate action-nya apa?" katanya dalam diskusi Energi Kita yang digelar merdeka.com, RRI, IJTI, IKN, DML dan Sewatama di Dewan Pers, Jakarta, Minggu (15/11).

Pemanggilan ini nantinya juga akan menjadi momen bagi DPR untuk meminta penjelasan hasil audit Petral. Diduga dalam hasil audit tersebut, Petral melakukan hal yang merugikan negara.

"Yang menarik, hasilnya itu memberikan potensi kerugian negara," tutupnya.

Sebelumnya, PT Pertamina telah melakukan audit forensik terhadap Pertamina Energy Trading Limited (Petral) sepanjang 1 Juli-30 Oktober 2015. Hasilnya menunjukkan terdapat inefisiensi dalam pengadaan minyak mentah.

Meski demikian, hasil audit ini menyebut tidak menyebut angka kerugian negara yang ditimbulkan akibat proses tender pengadaan minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) lewat Petral. Dalam hasil laporan auditor hanya menyebutkan adanya keterbatasan peserta tender pengadaan minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) saat Petral masih aktif.

Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto mengatakan dalam laporan tersebut auditor juga tidak menyebutkan total kerugian negara yang terjadi akibat pembelian minyak dan BBM yang lebih tinggi dari harga sewajarnya.

"Auditor tidak menyebutkan berapa merupakan kerugian dan yang bukan kerugian," jelas dia.

Dwi menjelaskan, tingginya harga minyak yang dibeli Petral akibat pengaruh dan intervensi dari pihak luar. "Beberapa pengaruh intervensi dari pihak luar tadi menyebabkan harga (minyak) yang lebih tinggi," ungkapnya. (mdk/idr)