Merdeka.com - Para menteri kabinet Jokowi-Maruf masih membahas rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Sejak Rabu (24/8) malam sejumlah menteri ekonomi berkumpul di kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berbagai pilihan kebijakan yang akan diambil pemerintah menghadapi kenaikan harga minyak dunia di pasar global.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan masalah BBM menjadi paling penting bagi semua pihak. Sehingga sebelum mengambil keputusan perlu mendengar banyak pendapat dari berbagai aspek.

"Urusan BBM ini kan sesuatu yang sangat penting buat semuanya, sehingga perlu dibahas dari semua aspek," kata Susi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (25/8) malam.

Dalam rapat tersebut baru beberapa menteri yang hadir. Diantaranya Airlangga Hartarto sebagai tuan rumah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri ESDM Arifin Tasrif. Susi mengatakan masih ada sejumlah menteri yang harus ikut duduk bersama dalam mengatasi masalah ini.

Mereka adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terkait dampaknya terhadap sektor transportasi. Menteri Sosial, Tri Rismaharini terkait bantalan sosial masyarakat rentan.

"Yang tidak kalah pnting juga Pak Menhub di transportasi," kata dia.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita terkait penggunaan BBM di sektor industri. Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Plate terkait komunikasi kepada publik. Termasuk Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono terkait konstruksi.

"Sampai konstruksi juga berpengaruh, sama Menteri PUPR," kata Susi.

Tak hanya itu, Susi mengatakan akan mengajak Gubernur Bank Indonesia untuk duduk bersama. Sebab kenaikan harga BBM akan langsung mengerek kenaikan inflasi. "Kita butuh bicara penting soal inflasi, makanya harus undang Gubernur Bank Indonesia karena ini berkaitan dengan TPIP dan TPID," katanya.

Hal ini kata Susi, menunjukkan pemerintah berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait BBM. Pemerintah akan mempertimbangkan berbagai aspek dan dinamikanya. "Jadi sekali lagi pemerintah mempertimbangkan sekali semua aspek, semua dinamika yang ada. Kalau semua sudah dibahas pasti akan dilaporkan ke Presiden," pungkasnya.