SMI Ungkap Penyebab Dana Talangan Garuda Indonesia Rp8,5 T Tak Kunjung Cair

Merdeka.com - PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menjelaskan perkembangan terbaru mengenai pencairan dana talangan bagi PT Garuda Indonesia. Adapun, pemberian dana talangan ini diharapkan mampu membantu perbaikan kinerja keuangan maskapai nasional tersebut.

Direktur Pembiayaan dan Investasi PT SMI Sylvi J. Gani mengatakan, pemberian dana talangan berupa mandatory convertible bond (MCB) bagi Garuda Indonesia masih dalam proses koordinasi dengan pemerintah.

"Salah satu yang sedang didiskusikan ialah mengenai syarat penarikan. Kondisi Garuda saat ini mengalami perubahan atau pengurangan kinerja yang cukup signifikan dibandingkan saat komitmen MCB diberikan," jelas Sylvi dalam pertemuan dengan media, Selasa (29/6).

Sylvi mengatakan, pihaknya akan terus memonitor dan mengawasi perkembangan Garuda Indonesia dari sisi kinerja. Sementara, pemberian dana talangan ini sudah disepakati oleh Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan DPR pada akhir 2020 lalu.

Selain Garuda Indonesia, investasi pemerintah juga diberikan kepada PT Kereta Api Indonesia dan PT Krakatau Steel.

Anggota DPR Sebut Masalah Garuda Indonesia Akibat Pencairan Dana Talangan Tak Optimal

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, menilai Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak optimal dalam mendukung penyelamatan Garuda Indonesia. Ini terlihat dari dana talangan pemerintah untuk perseroan sebesar Rp 8,5 triliun yang disepakati pada tahun lalu, saat ini hanya cair Rp 1 triliun.

"Kami sudah mencarikan solusi bersama tahun lalu itu kita komisi VI dan kementerian BUMN menyetujui pinjaman Rp 8,5 triliun ke Garuda Indonesia, tapi faktanya yang cair itu Rp 1 triliun oleh Menkeu. Jadi saya juga bingung, komisi VI DPR sepakat dengan menteri BUMN, eh tiba-tiba Menkeu hanya menurunkan Rp 1 triliun, yang akhirnya menyebabkan permasalahan Garuda ini semakin berdarah darah," ungkap Andre dalam rapat kerja Menteri BUMN, Erick Thohir, dengan Komisi VI DPR RI pada Kamis (3/6).

Dia pun meminta Kementerian BUMN untuk mengingatkan Menteri Sri Mulyani terkait hal itu, serta agar dibahas di rapat terbatas untuk disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Dia mengingatkan jangan sampai kesepakatan antara Komisi VI dan Menteri BUMN tidak bisa dilaksanakan karena Menteri Keuangan.

Pemerintah dinilai harus total dalam membantu Garuda Indonesia mencari solusi. Oleh sebab itu harus ada sinergi antara kementerian terkait.

"Kalau pemerintah mau mendukung sepenuhnya, ya dukung jangan di depan mendukung, tapi di belakang setengah hati. Menteri BUMN pasang badan, Menteri Keuangan tidak," tuturnya.

Andre pun mengimbau serikat pekerja Garuda Indonesia agar terus mendorong Kementerian Keuangan. "Itu yang saya sampaikan ke serikat pekerja Garuda. Kalau mau demo ya jangan Menteri BUMN dan Komisi VI, tapi Menkeu juga didemo. Jadi tolong kita cari solusi yang terbaik dan harapan saya, pak mentri bisa selesaikan," ungkapnya.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6