Sistem GPN jadi penyebab AS evaluasi impor 124 produk Indonesia

Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menggelar rapat tertutup dengan sejumlah menteri untuk membahas rencana evaluasi Amerika Serikat terhadap fasilitas keringanan bea masuk atau generalized system of preferences (GSP) terhadap produk ekspor Indonesia. Untuk diketahui, akan ada 124 produk yang akan dievaluasi oleh AS.

Menko Darmin mengatakan, ada beberapa penyebab AS melakukan evaluasi perdagangan dengan Indonesia. Salah satunya gerbang pembayaran nasional (GPN) atau National Payment Gateway (NPG).

"Dia punya daftar permintaan, ini kita (AS) kok dihambat di Indonesia. Ada mengenai asuransi, national payment gateway, ada mengenai data processing center, intellectual property right, pertanian. Nah tadi kita itu membahas 3 yang pertama tadi itu, untuk merumuskan kita tawarannya apa," ujar Darmin di Kantornya, Jakarta, Jumat (13/7).

Darmin menjelaskan, GSP merupakan fasilitas perdagangan yang diberikan oleh AS kepada Indonesia sejak 40 tahun lalu. Untuk itu, pemerintah akan melakukan segala macam cara dan upaya agar perlakuan ini tetap dapat melekat pada ekspor Indonesia ke AS.

"Iya, pemerintah tentu berkepentingan mempertahankan fasilitas itu. Karena itu menyangkut banyak sekali barang. Sehingga kalau kita mengekspor ke sana biaya masuknya nol yang masuk daftar itu," jelasnya.

"Kamu tidak usah tanya saya khawatir atau tidak, pemerintah khawatir atau tidak, pokoknya kita mau berusaha sekuat tenaga supaya itu bisa tetap," sambungnya.

Mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut belum dapat menjelaskan terkait penawaran yang telah disiapkan oleh pemerintah pada pertemuan dengan AS akhir Juli mendatang. Dia mengatakan, skema penawaran masih bersifat rahasia.

"Kita sudah punya kesimpulan tapi kita enggak bisa ngomongin karena kalau di sana nanti dibilang enggak mau, repot lagi kita. Lebih baik kita jangan cerita-ceritakan dulu," tandasnya.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia Perrry Warjiyo, Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita serta Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.