Sisa 2 bulan lagi, Sri Mulyani ingatkan WP untuk ikut Tax Amnesty
Merdeka.com - Program Tax Amnesty atau pengampunan pajak telah memasuki periode terakhir. Dengan demikian, para wajib pajak (WP) memiliki waktu hingga 2 bulan untuk mengikuti program ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dengan sisa waktu tersebut, pihaknya ingin secara intens melakukan interaksi dengan WP agar segera mengikuti program tersebut.
"Untuk Tax Amnesty sekarang yang kita fokus komunikasikan kepada para pengusaha dan pribadi yang belum mengikuti pada tahap sebelumnya," ujar Menkeu Sri di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (8/2).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengakui, saat ini ada beberapa tantangan yang tengah dihadapi Ditjen Pajak dalam mendorong para WP mengikuti Tax Amnesty, terutama dari pengusaha dan pribadi. Tantangan itu sendiri datang karena Ditjen Pajak belum menemui solusi untuk menciptakan proses yang lebih mudah untuk mengikuti program ini. Sementara di sisi lain, keberadaan WP yang tersebar masih cukup menyita waktu yang tidak sedikit.
"Banyak usaha di bidang menengah kecil saat ini tantangannya di dua pihak, dari merekanya dan dari kami. Dari merekanya karena mereka masif, dari kitanya bagaimana kita menciptakan proses jauh lebih simpel lagi sehingga mereka merasa tidak terbebani dengan proses perpajakan di Indonesia," pungkasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Usai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah telah menargetkan defisit APBN 2025 maksimal di angka 2,8 persen.
Baca SelengkapnyaBerbagai program bansos pemerintah baik yang diumumkan Presiden Jokowi atau beberapa menteri akan dilakukan evaluasi berkala.
Baca SelengkapnyaMasyarakat diminta cermat bila menerima surat cinta terkait pembayaran pajak. Pasalnya, Ditjen Pajak tak ingin wajib pajak tertipu oleh modus penipuan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menurut dia, pihak yang menyebut program makan siang gratis tidak penting adalah orang yang tak waras dan tidak cinta Tanah Air.
Baca SelengkapnyaKetentuan tersebut merupakan bagian dari relaksasi pemerintah untuk warga asing yang diatur dalam PMK 122 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
Baca SelengkapnyaMuhadjir mengklaim bantuan pangan itu merupakan program lama yakni 2023, bukan program dadakan awal 2024 atau jelang Pilpres.
Baca SelengkapnyaNamun, untuk peraturan pemerintah (PP) terkait kenaikan gaji ASN tersebut masih dalam proses.
Baca SelengkapnyaSelain pupuk pemerintah juga menyiapkan benih gratis bagi petani yang mau mempercepat tanam.
Baca SelengkapnyaPemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca Selengkapnya