Singkronisasi paket kebijakan, Wapres JK panggil menteri dan BKPM

Merdeka.com - Beberapa menteri ekonomi Kabinet Kerja dan pejabat setingkat menteri tampak hadir di kantor wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Mereka adalah Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Kepala BKPM Franky Sibarani dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, Wakil Presiden Jusuf Kalla memang memanggil para menteri dan pejabat setingkat menteri ekonomi itu guna menindaklanjuti paket kebijakan ekonomi yang sudah dikeluarkan pemerintah.

"Intinya wapres panggil mendag, menteri perindustrian dan kepala BKPM untuk menindaklanjuti apa yang telah diumumkan pemerintah pada paket 1, 2 dan 3. Karena memang masih ada beberapa peraturan perundangan pada tingkat di bawahnya yang belum singkron," jelas Pramono di kantor wapres, Selasa (20/10).

Pramono mencontohkan, janji pemerintah dalam hal perizinan investasi selesai dalam 3 jam di BKPM yang harus bisa benar-benar dipenuhi. Selain itu di bidang pertanahan, perdagangan dan juga perindustrian. "Karena apa yang dilakukan pemerintah saat ini kan disambut sangat baik oleh dunia usaha. Terutama yang terakhir yah, sistem pengupahan," jelasnya.

Menurut Pramono, pemerintah sedang mengkaji perlu atau tidaknya paket kebijakan berikutnya melalui evaluasi ini. Selain itu, apabila paket kebijakan berikutnya dinilai perlu, maka akan ada upaya singkronisasi dalam hal peraturan perundang-undangannya.

"Maka dengan demikian 4 paket tadi apakah kemudian akan ada paket tambahan lainnya perlu disingkronkan peraturan perundang-undangannya. Nah kebetulan saya yang bagian mensingkronkan, maka kami diminta Pak Wapres untuk siapkan itu dan nanti juga akan melaporkan ke pak presiden," jelas Pram.

Menurutnya, singkronisasi aturan sudah mulai dilakukan dan diharapkan rampung dalam waktu dekat ini sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Amerika Serikat untuk bertemu dengan Presiden Barack Obama.

"Sekarang sudah mulai kami lakukan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa. Sebelum bapak presiden berangkat kita sudah tahu, kita breakdown," ujar Pram.

Pemerintah pusat juga akan melibatkan pemerintah daerah dalam hal singkronisasi kebijakan ini. Hal itu akan dilakukan pemerintah pusat saat pertemuan dengan pemerintah daerah besok, Rabu (21/10) di Jakarta.

"Apalagi besok ada pertemuan dengan gubernur, bupati, walikota seluruh Indonesia dan itu juga akan di endorse oleh presiden. Disampaikan oleh presiden mengenai apa yang menjadi tugas pemerintah pusat yang sudah diselesaikan tapi ada tugas pemerintah daerah yang harus juga mereka selesaikan segera. Sebab percuma kalau di pemerintah pusat sudah bisa lebih efisien tapi di daerah tidak efisien," tutup Pram. (mdk/idr)