Sinar Mas klaim punya sistem canggih atasi kebakaran hutan

Merdeka.com - Asia Pulp And Paper (APP) Sinar Mas saat ini tengah menyiapkan sistem dan teknologi baru dalam mengantisipasi kebakaran lahan dan hutan (Karlahut) di dalam maupun di luar wilayah konsesinya. Salah satunya dengan menggunakan sistem Incident Command System (ICS).

General Manager Fire Management APP Sinar Mas Sujica Lusaka mengatakan, perusahaan melakukan sejumlah langkah untuk menghadapi musim kemarau tahun ini, mulai dari perekrutan dan melatih anggota baru regu pemadam kebakaran (RPK), menerapkan sistem Incident Command System (ICS) dan membangun situation room.

Dia menjelaskan, situation room akan menghubungkan situation room yang tersebar mulai lingkup satuan kerja terkecil hingga region. Dengan cara ini seluruh rencana kerja, operasi, pengerahan orang, peralatan, hingga logistik terpantau langsung. Bahkan, hot spot, titik api dan cuaca juga bisa terpantau.

"Sistem ICS ini membantu kami mengelola bencana lebih terarah, sehingga rentetan kerja bisa lebih fokus," ujar dia di Jakarta, Selasa (15/3).

Perusahaan juga mengoperasikan helikopter secara berpasangan untuk melakukan pemadaman dari udara. Heli pertama melakukan pengamatan dan pemanduan bagi heli kedua yang melakukan water bombing.

"Helikopter jenis Super Puma memiliki kapasitas angkut air untuk bombing hingga 4,5 ton, jika dibandingkan heli standar yang hanya menampung 600 liter air. Karena itu Super Puma harus dipandu dari udara agar dapat melakukan pemadaman lebih tepat, efisien dan aman karena di bawah juga terdapat regu yang melakukan pemadaman juga," jelas dia.

Sujica menambahkan, APP Sinar Mas juga menggunakan teknologi geothermal untuk mendeteksi dini titik api untuk mempercepat pemadaman. Teknologi yang berasal dari Australia ini akan digunakan pada akhir Maret.

Selain itu, perseroan juga menggembangkan pogram Desa Makmur Peduli Api (DMPA) sebagai upaya preventif dalam mencegah karlahut. Hingga 2020, ditargetkan ada 500 Desa Makmur Peduli Api di sekitar konsesi APP Sinar Mas.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei mengatakan, masih sangat minim jumlah perusahaan yang mengelola konsesi di Riau secara sukarela terlibat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan bersama pemerintah dan TNI-Polri. Akibatnya, kebakaran masih terjadi karena penanganan yang belum optimal.

"Ya perusahaannya itu-itu saja, dan ini harus jadi masukan bagi pemerintah daerah," kata Willem.

Dari sekian banyak perusahaan yang beroperasi di Riau, kata dia, yang berperan aktif dalam koordinasi sejauh ini baru dari dua induk perusahaan industri kehutanan, salah satunya APP Sinar Mas. Sedangkan perusahaan kelapa sawit tidak ada.

Pengamat Lingkungan dan Kehutanan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Ricky Avenzora menyebut, pendekatan hukum yang dilakukan pemerintah dalam mencegah kebakaran hutan tidak efektif. Buktinya, kebakaran dan titik panas di beberapa wilayah hutan Sumatera kembali muncul.

"Penyelesaian masalah kebakaran hutan dan lahan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang selama ini bersifat represif (pendekatan hukum) diduga kuat tidak akan berhasil," kata Ricky di Jakarta, Senin (14/3).

Menurut dia, ada beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintah untuk menghentikan kebakaran hutan dan lahan, antara lain memberikan amnesti lingkungan dan merangkul pengusaha perkebunan.

"Amnesti lingkungan perlu diberikan sebagai isyarat kepada semua pihak bahwa pemerintah tidak takut dengan berbagai tekanan politik lingkungan global. Hal itu jadi salah satu indikator dan atribut kewibawaan Pemerintah yang sangat penting," jelas dia.