Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menilai penggunaan dana otonomi khusus (otsus) Papua dan Papua Barat masih belum maksimal digunakan untuk mengejar ketertinggalan. Hal ini terlihat dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dana otsus.

"Sebetulnya dana otsus dipakai untuk mengejar ketertinggalan, namun pemakaiannya tidak maksimal," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI secara virtual, Jakarta, Selasa (26/1).

Di Papua misalnya, rata-rata sisa dana otsus selama 7 tahun terakhir sebesar Rp528,6 miliar per tahun, sedangkan dana transfer infrastruktur (DTI) sebesar Rp389,2 miliar. Bahkan, Silpa dana otsus pada tahun 2019 mencapai Rp1,7 triliun. Padahal, di waktu yang bersamaan, masyarakat sedang membutuhkan anggaran untuk mengejar berbagai ketertinggalan.

"Bahkan sisa tahun 2019 itu mencapai Rp1,7 triliun," kata dia.

Kondisi yang sama juga terjadi di Papua Barat. Rata sisa dana otsus selama 7 tahun terakhir mencapai Rp257,2 miliar per tahun. Sedangkan sisa DTI mencapai Rp109,1 miliar. Bahkan sisa tahun anggaran 2019 di Papua Barat mencapai Rp370,7 miliar.

"Tahun 2019 ini sisanya sampai Rp370 miliar di Papua Barat," kata dia.

Dia menambahkan, belanja pendidikan dan kesehatan dari dana otsus di dua provinsi ini juga masih rendah. Di Papua misalnya, penggunaan dana otsus untuk pendidikan hanya 13,8 persen dan kesehatan hanya 8,7 persen.

Kondisi yang sama juga terjadi di Papua Barat. Belanja pendidikan dari dana otsus hanya 14,33 persen dan belanja kesehatan hanya 7,6 persen.