Sidak layanan publik, Menteri Yuddy berkilah tak cari kesalahan

Merdeka.com - Hari pertama kerja di tahun 2015, Jumat (2/1), instansi pemerintahan sektor pelayanan publik di sekitar Jakarta Selatan, digeruduk Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi. Sekitar enam lokasi disambanginya, Jumat (2/1).

Menteri Yuddy mendatangi kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan dilanjutkan ke Samsat Polda Metro jaya. Setelah itu, melanjutkan ke kantor Kelurahan Tebet Barat dan Kecamatan Tebet.

Setelah itu Menteri Yuddy bertolak menyambangi puskesmas Tebet. Tidak banyak koreksi soal pelayanan publik yang disampaikan. Apalagi, meski hari libur puskesmas Tebet tetap mengoptimalkan pelayanan. "80 persen dokter ada. Yang penting responnya dulu, kualitas nomor dua," kata Menteri Yuddy.

Hanya satu catatan Menteri Yuddy terkait infrastruktur di puskesmas Tebet. Lampu pada lift itu rusak. "Itu kan gelap, mati menyala terus. Nanti ada Nyi Blorong. Yang sakit malah tambah sakit karena takut," ujarnya sambil bercanda.

Setelah itu, politisi Partai Hanura ini tancap gas melakukan sidak di kantor Imigrasi Jakarta Selatan. Di tempat ini Menteri Yuddy juga tak banyak mengkritisi pelayanan publik. Dia hanya mengingatkan agar loket tidak kosong saat jam istirahat.

"Kalau masuk 10, jam istirahat siang jangan sampai dua orang. Minimal empat orang, nanti gantian," tegasnya.

Sekitar 10 menit sidak, Yuddy menutup sidaknya dengan bergerak ke kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Di sana dia mempersoalkan pengumuman yang tulisannya sudah buram. Dia juga mengkritik informasi pelayanan yang seharusnya ditampilkan melalui televisi, namun ternyata tidak menyala.

Dia beralasan, informasi penting diketahui masyarakat yang hendak mengurus dokumen kependudukan. "Harus ada transparansi dan penjelasan. Melayani KTP atau lainnya meski ada penjelasan, terus biayanya berapa. Untuk saat ini di Wali Kota Jakarta Selatan memadai," ungkapnya.

Walau banyak memberi catatan, Menteri Yuddy berkilah tidak ada niatan mencari kesalahan dalam sidak kali ini.

"Ini (sidak) bukan cari kesalahan, ini untuk memastikan negara hadir saat publik memerlukan," terangnya.