Siapkan Rp 549,5 Triliun, Pemerintah Bakal Reformasi Pendidikan Dalam Negeri
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pemerintah mengalokasikan Rp 549,5 triliun atau 20 persen dari APBN untuk pendidikan tahun depan. Anggaran tersebut salah satunya akan difokuskan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
"Ini akan difokuskan untuk meningkatkan kualitas SDM, kemampuan adaptasi teknologi, peningkatan produktivitas melalui pengetahuan ekonomi di era industri 4.0," ujar Jokowi saat menyampaikan RUU APBN 2021 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna di Gedung Parlemen Jakarta, Jumat (14/8).
Dia menjelaskan, pemerintah lalui transformasi kepemimpinan kepala sekolah, transformasi pendidikan dan pelatihan guru. Kemudian, mengajar sesuai tingkat kemampuan siswa, standar penilaian global, serta kemitraan daerah dan masyarakat sipil.
Pemerintah juga mendorong penguatan program vokasi dan kartu prakerja, penguatan penyelenggaraan PAUD. Dengan anggaran itu, Jokowi menyampaikan pemerintah akan meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan pendidikan seperti, BOS, PIP, dan LPDP.
"Percepatan peningkatan kualitas sarpras pendidikan terutama untuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), serta penajaman KIP Kuliah dan pendanaan pendidikan tinggi," jelas Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi menyoroti sistem pendidikan nasional dalam Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI 2020. Dia meminta, sistem pendidikan nasional mengedepankan sisi religiusitas.
Selain sisi religiusitas, sistem pendidikan nasional harus bisa menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul dan berinovasi. Terutama unggul dan berinovasi dalam dunia teknologi. "Saya ingin semua platform teknologi harus mendukung transformasi kemajuan bangsa," tegasnya.
Reporter: Lizsa Egeham, Pipit Ika Ramadhani
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Besaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan.
Baca SelengkapnyaKendala pelunasan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) menjadi penghalang yang menghentikan langkah masyarakat miskin dalam meraih peluang.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut rasio penduduk Indonesia yang berpendidikan strata 2 (S2) dan strata 3 (S3) masih sangat rendah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi memerintahkan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran untuk riset, khususnya di perguruan tinggi pada tahun 2024.
Baca SelengkapnyaTotal kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2024 yang berjumlah 2.302.543 formasi, sebanyak 22 persennya dialokasikan untuk tenaga pendidikan di daerah.
Baca SelengkapnyaMenurut dia, salah satu sumber kelambanan menangani masalah adalah penataan sistem pendidikan.
Baca SelengkapnyaEstimasi total serapan tenaga kerja langsung (direct) secara kumulatif dari penyelesaian 190 PSN tersebut mencapai 2,71 juta orang.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, formasi-formasi tersebut akan dialokasikan untuk guru dan dosen, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis sesuai dengan kebutuhan.
Baca Selengkapnya