Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Siap-siap, pemerintah segera pungut pajak bisnis online

Siap-siap, pemerintah segera pungut pajak bisnis online Mardiasmo. ©2017 Merdeka.com/Yayu Agustini Rahayu Achmud

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK tengah gencar menggenjot penerimaan negara dari sektor pajak. Bahkan, pelaku bisnis online-pun saat ini sedang bersiap dikejar oleh peraturan pajak e-commerce.

Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo mengatakan, pihaknya tengah dalam tahap akhir pembahasan pajak e-commerce. "Perpajakan e-commerce yang kita godok besok lusa akan kami sampaikan kepada Bu Menteri (Sri Mulyani) garis besarnya yang sedang kita buat," kata Mardiasmo di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (28/11).

Menurut Mardiasmo, semakin didalami, aturan perpajakan terkait digitalisasi ekonomi sangatlah rumit sebab ada yang berbentuk fisik (tangible) dan ada yang tidak berbentuk fisik (intangible) seperti software.

"Ada banyak slot yang perlu dilakukan termasuk yang intangible ini harus ditangkap," ujarnya.

Kebijakan tersebut akan diberlakukan pada transaksi di dalam maupun di luar negeri. Namun, dia menilai pemungutan pajak intangible akan lebih sulit dilakukan dibandingkan tangible.

"Kita akan lihat volume uang dan barangnya, uang bergerak dari mana ini ditangkap oleh Bank Indonesia dari payment gateway. Pergerakan harus ada, ini akan dilihat dari providernya," jelasnya.

Pemungutan pajak terhadap e-commerce ini akan dikenai tiga jenis, yaitu pajak penghasilan (PPN), Pajak penghasilan (Pph) serta bea cukai. "Bea masuk kalau dia barang dari luar negeri kalau dia crossboarder. Ppn jelas karena itu termasuk transaksi."

Mardiasmo menjelaskan alasan pemungutan pajak e-commerce adalah agar terciptanya netralitas atau keadilan dari pelaku bisnis offline dan online. Selama ini, yang dikenai pajak baru sebatas pelaku bisnis offline saja.

Namun demikian, besaran pajak e-commerce akan dipengaruhi oleh status pembeli sebab daya beli masyarakat juga harus diperhatikan dalam hal ini.

"Nanti kita bedakan pembeli yang UMKM dan yang bukan UMKM dan ada juga pembeli yang end user (pengguna akhir). Ini dikaitkan supaya adil, kalau bayar besar ya pajak juga besar, sesuai daya pikul masing-masing."

(mdk/idr)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pedagang Pasar Kranggan Ngeluh Kemunculan e-Commerce, Ganjar: Nanti Kita Ajari Cara Jualan Online Ya

Pedagang Pasar Kranggan Ngeluh Kemunculan e-Commerce, Ganjar: Nanti Kita Ajari Cara Jualan Online Ya

Jika terpilih sebagai presiden dia akan coba mengatur bagaimana kehadiran e-commerce tidak mematikan usaha pedagang konvensional.

Baca Selengkapnya
Jubir TKN Sindir Slepetonomics Cak Imin: Lebih Akademik Hilirisasi Digital Milik Mas Gibran

Jubir TKN Sindir Slepetonomics Cak Imin: Lebih Akademik Hilirisasi Digital Milik Mas Gibran

Dahnil menjelaskan bahwa hilirisasi digital adalah penggunaan device bahkan hingga ke jaringan yang akan dibuat oleh putra-putri Indonesia.

Baca Selengkapnya
Ingin Mengembangkan Bisnis Online? Yuk, Kenali 5 Jenis Iklan Digital Favorit!

Ingin Mengembangkan Bisnis Online? Yuk, Kenali 5 Jenis Iklan Digital Favorit!

Yuk, ketahui beberapa jenis iklan yang bisa dilakukan melalui platform digital.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Digitalisasi Teknologi Merambah Mesin Sangrai Kopi, Apa Keunggulannya?

Digitalisasi Teknologi Merambah Mesin Sangrai Kopi, Apa Keunggulannya?

Industri mesin sangrai kopi pun kini turut berkembang mengikuti perubahan zaman.

Baca Selengkapnya
Aturan Iklan dan Penjualan Rokok Bakal Diperketat, Pelaku Ekonomi Digital Bilang Begini

Aturan Iklan dan Penjualan Rokok Bakal Diperketat, Pelaku Ekonomi Digital Bilang Begini

Selama ini pelaku industri digital seperti anggota idEA patuh pada aturan yang berlaku.

Baca Selengkapnya
Jokowi Puji BRI: Sekarang Agen BRILink Ambil Alih Peran Rentenir

Jokowi Puji BRI: Sekarang Agen BRILink Ambil Alih Peran Rentenir

Kepala Negara mengapresiasi langkah digitalisasi yang berhasil menyentuh masyarakat kecil.

Baca Selengkapnya
Luhut Dapat Mandat dari Jokowi, Percepat Digitalisasi Kementerian Lembaga

Luhut Dapat Mandat dari Jokowi, Percepat Digitalisasi Kementerian Lembaga

Percepatan tersebut bertujuan mencegah pemborosan belanja untuk infrastruktur digital.

Baca Selengkapnya
Video Siaran Langsung Debat Cawapres Pemilu 2024

Video Siaran Langsung Debat Cawapres Pemilu 2024

Tema debat capres-cawapres kali ini mengenai ekonomi yang mencakup ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Terbitkan Aturan Baru, Diklaim Mampu Tingkatkan Daya Saing Ekonomi Nasional

Pemerintah Terbitkan Aturan Baru, Diklaim Mampu Tingkatkan Daya Saing Ekonomi Nasional

Tujuan aturan ini untuk memudahkan pelaku usaha dalam mendukung peningkatan daya saing ekonomi.

Baca Selengkapnya