Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Setuju hibah PPD, Agus Marto minta Jokowi lakukan uji tuntas

Setuju hibah PPD, Agus Marto minta Jokowi lakukan uji tuntas Aangkutan PPD. ©2013 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Kementerian Keuangan mendorong pemerintah daerah DKI Jakarta untuk mempercepat realisasi pengambilalihan Perum PPD. Kemenkeu telah mengirimkan surat respons kepada pemda DKI.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi, untuk segera melakukan uji tuntas atau due diligence terhadap perusahaan angkutan massal itu. Koordinasi antar instansi seperti BPKP dan Kementerian BUMN harus diperkuat agar cepat selesai.

"Kita dukung dan kita minta untuk dimulai due diligence karena di neracanya PPD kan ada audit reportnya, ada aset, ada kewajiban," ujarnya saat ditemui di kantor wakil presiden, Jakarta, Kamis (7/3).

Sebelumnya, sampai saat ini, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belum menerima surat balasan dari Gubernur DKI Joko Widodo perihal pengambilalihan Perum PPD.

Kementerian BUMN telah mengirim surat kepada Jokowi mengenai kepastian apakah PPD akan diambil alih dengan skema akuisisi atau hibah. Surat tersebut disampaikan pertengahan bulan lalu.

Deputi Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Kementerian BUMN Pandu Djajanto menuturkan, Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi, belum membalas surat. Dengan begitu, pengambilalihan PPD masih menggantung.

"Belum, Pak Jokowi belum membalas surat itu, belum ada kepastian," ucap Pandu di Kementerian BUMN.

Pandu mengatakan jika memang Jokowi ingin mengambil PPD dengan mekanisme hibah maka Jokowi tetap harus berhubungan dengan Kementerian Keuangan karena ini menyangkut aset negara.

"Kalaupun dia hibah nantinya itu harus ke Kementerian Keuangan. Tapi sampai sekarang belum ada surat dari Pak Jokowi," tutupnya singkat.

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jawaban Jokowi soal Koordinasi Dengan PDIP Sebelum Pilih AHY Jadi Menteri

Jawaban Jokowi soal Koordinasi Dengan PDIP Sebelum Pilih AHY Jadi Menteri

AHY sudah punya rekam jejak yang mumpuni untuk menjadi Menteri ATR/BPN.

Baca Selengkapnya
Jokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu

Jokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu

Jokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.

Baca Selengkapnya
Pertemuan Jokowi-Surya Paloh, Sekjen PDIP: Memperkuat Kecurigaan Ada Persoalan dengan Pemilu

Pertemuan Jokowi-Surya Paloh, Sekjen PDIP: Memperkuat Kecurigaan Ada Persoalan dengan Pemilu

Hasto pun berpandangan dengan adanya pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Surya Paloh memperkuat dugaan adanya kecurangan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Terbitkan Keppres Pemecatan, AWK Ajukan Surat Penundaan PAW di DPD

Jokowi Terbitkan Keppres Pemecatan, AWK Ajukan Surat Penundaan PAW di DPD

Alasannya, AWK sedang menggugat BK ke PTUN terkait pemacetannya sebagai anggota DPD.

Baca Selengkapnya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
PDIP Gaungkan Perubahan, Pertanda Akhir Hubungan dengan Jokowi?

PDIP Gaungkan Perubahan, Pertanda Akhir Hubungan dengan Jokowi?

Gaung perubahan menimbulkan pertanyaan, sebab selama ini PDI Perjuangan selalu membawa pesan keberlanjutan yang sering dikaitkan dengan motto Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Ketum PBNU: Tidak Ada Alasan untuk Memakzulkan Jokowi

Ketum PBNU: Tidak Ada Alasan untuk Memakzulkan Jokowi

Gus Yahya pun meminta semua pihak untuk tidak berlarut-larut dalam isu pemakzulan Jokowi tersebut.

Baca Selengkapnya
PTUN Jakarta Tolak Gugatan TPDI soal Kasus Dugaan Politik Dinasti Jokowi

PTUN Jakarta Tolak Gugatan TPDI soal Kasus Dugaan Politik Dinasti Jokowi

Penggugat belum menempuh upaya administratif yang diwajibkan peraturan yang berlaku.

Baca Selengkapnya
Jokowi Dikabarkan Lantik Menteri ATR/BPN dan Menko Polhukam Besok Pagi

Jokowi Dikabarkan Lantik Menteri ATR/BPN dan Menko Polhukam Besok Pagi

Kabarnya, AHY akan menggantikan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN.

Baca Selengkapnya