Setuju hibah PPD, Agus Marto minta Jokowi lakukan uji tuntas

Merdeka.com - Kementerian Keuangan mendorong pemerintah daerah DKI Jakarta untuk mempercepat realisasi pengambilalihan Perum PPD. Kemenkeu telah mengirimkan surat respons kepada pemda DKI.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi, untuk segera melakukan uji tuntas atau due diligence terhadap perusahaan angkutan massal itu. Koordinasi antar instansi seperti BPKP dan Kementerian BUMN harus diperkuat agar cepat selesai.

"Kita dukung dan kita minta untuk dimulai due diligence karena di neracanya PPD kan ada audit reportnya, ada aset, ada kewajiban," ujarnya saat ditemui di kantor wakil presiden, Jakarta, Kamis (7/3).

Sebelumnya, sampai saat ini, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belum menerima surat balasan dari Gubernur DKI Joko Widodo perihal pengambilalihan Perum PPD.

Kementerian BUMN telah mengirim surat kepada Jokowi mengenai kepastian apakah PPD akan diambil alih dengan skema akuisisi atau hibah. Surat tersebut disampaikan pertengahan bulan lalu.

Deputi Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Kementerian BUMN Pandu Djajanto menuturkan, Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi, belum membalas surat. Dengan begitu, pengambilalihan PPD masih menggantung.

"Belum, Pak Jokowi belum membalas surat itu, belum ada kepastian," ucap Pandu di Kementerian BUMN.

Pandu mengatakan jika memang Jokowi ingin mengambil PPD dengan mekanisme hibah maka Jokowi tetap harus berhubungan dengan Kementerian Keuangan karena ini menyangkut aset negara.

"Kalaupun dia hibah nantinya itu harus ke Kementerian Keuangan. Tapi sampai sekarang belum ada surat dari Pak Jokowi," tutupnya singkat. (mdk/noe)