Setelah 12 tahun meminta, Tasikmalaya segera punya bandara umum

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menyaksikan penandatanganan kesepakatan (MoU) pemanfaatan Pangkalan TNI AU (Lanud) Wiriadinata untuk menjadi Pelabuhan Udara (Bandara) Umum.

Penandatanganan MoU antara TNI Angkatan Udara, Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kota Tasikmalaya tentang Optimalisasi Pangkalan TNI AU Wiriadinata sebagai Bandar Udara itu dilakukan oleh Panglima Komando Operasi Angkatan Udara I Marsekal Muda TNI Imam Baidirus, Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Agus Santoso, dan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman.

Penandatanganan itu adalah hasil langkah cepat Presiden setelah mendengarkan keluhan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman yang sudah 12 tahun meminta agar Lanud Wiriadinata juga dapat dimanfaatkan sebagai bandara umum atau komersial.

Jokowi lantas meminta waktu dua minggu untuk menyelesaikan masalah ini. "Saya tidak mau bulan, saya minta minggu, dua minggu. Dan ternyata dua hari sudah selesai," ungkap Presiden seperti dikutip dari Setkab, Senin (12/6).

Jokowi optimis bandara ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan bisnis di Tasikmalaya dan sekitarnya. Presiden yakin dalam waktu enam bulan mendatang bandara Wiriadinata akan ramai.

Agar bandara ini semakin maksimal mendorong ekonomi Tasikmalaya dan sekitarnya, Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi untuk memperpanjang landasan.

"Sekarang runway-nya kan 1.200 meter. Perpanjang tahun ini menjadi 1.600 meter," ucap Presiden.

Bukan kali ini saja Presiden mendorong percepatan pengembangan bandara. Pengalaman serupa pernah terjadi di bandara Silangit, Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara beberapa tahun lalu.

Bandara ini sudah ada tidak terpakai. Presiden memerintahkan maskapai Garuda membuat jadwal penerbangan reguler ke sana. "Sekarang jadi rebutan, semua maskapai jadi terbang ke sana," kata Presiden.

Namun Presiden juga mengingatkan agar semua persyaratan tata kelola dan prosedur harus diikuti. Demikian juga halnya dengan mekanisme pemindahan aset, harus berjalan sesuai aturan perundang-undangan yang ada.

Tak hanya udara, transportasi darat juga menjadi perhatian Presiden. Salah satunya jalur kereta api. Pemerintah akan mengkaji lebih rinci berbagai kemungkinan pengembangan sarana tranportasi kereta api.

"Saya kira kalau kita bekerja secara maraton seperti ini, paralel yang udara, yang darat semuanya dikerjakan, ekonomi kita akan menjadi lebih baik, terutama ekonomi di daerah, di sini," tutur Presiden.