Serikat buruh: Chevron Indonesia sudah mulai tahap PHK karyawan
Merdeka.com - Presiden Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Syaiful Bahri Anshori menyebut PT Chevron Pacific Indonesia sudah mulai melakukan tahapan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan. Menurutnya, hal ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
"PT Chevron Pacific Indonesia telah mulai melakukan penahapan PHK tanpa melibatkan serikat buruh yang ada di perusahaan tersebut," kata Syaiful seperti ditulis Antara, Kamis (11/2).
Padahal, kata Syaiful, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap persoalan hubungan industrial harus dirundingkan dalam forum lembaga kerja sama bipartit.
Syaiful mengatakan manajemen PT Chevron Pacific Indonesia lebih memilih melakukan sosialisasi satu arah terhadap rencana pengurangan karyawan sebanyak 25 persen yang jumlahnya mencapai 2.000 orang, terkait dengan penurunan harga minyak mentah dunia.
"PT Chevron Pacific Indonesia lebih menaati peraturan korporatnya yang berasal dari negara asing tanpa mau mengindahkan aturan main ketenagakerjaan di Indonesia. Patut disayangkan perusahaan multinasional yang sudah lama melakukan kerja sama di Indonesia tidak mengetahui aturan yang berlaku," tuturnya.
Menurut Syaiful, pihak manajemen PT Chevron Pacific Indonesia telah mengadakan forum klasifikasi setelah ada desakan berbagai pihak dan dorongan dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
"Dalam forum itu disepakati perundingan bipartit dengan rentang waktu 14 hari kalender. Namun, manajemen tidak bersedia menunda proses yang sedang berjalan selama perundingan bipartit berlangsung, meskipun masih dalam perselisihan," katanya.
Syaiful mengatakan keputusan itu merupakan pertanda bahwa perundingan bipartit akan menemui jalan buntu. Karena itu, Sarbumusi mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengawasi proses reorganisasi PT Chevron Pacific Indonesia agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sarbumusi juga menuntut manajemen PT Chevron Pacific Indonesia untuk tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta menyesuaikan seluruh kebijakan korporatnya dengan peraturan di Indonesia.
"Kami juga menuntut PT Chevron Pacific Indonesia untuk mengedepankan komunikasi dan konsultasi yang baik dalam perundingan bipartit agar dicapai solusi terbaik," katanya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono
Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.
Baca SelengkapnyaBUMN Soal Pengganti Ahok di Pertamina: Belum Dipikirin
Ahok sudah mengundurkan diri dari posisi Komisaris Utama PT Pertamina per tanggal 2 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaHari Gerakan Satu Juta Pohon Sedunia, Pertamina Lestarikan Lebih dari 6 Juta Pohon
Saat ini terdapat 104 Program penanaman diseluruh wilayah operasi Pertamina Group di seluruh Indonesia.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
TKN Pastikan Penerapan Pajak Karbon Segera Diterapkan Jika Prabowo-Gibran Menang Pilpres
Penundaan pajak karbon ini merupakan penundaan yang kesekian kali setelah pada akhir 2021
Baca SelengkapnyaAhok Mundur dari Komisaris Utama Pertamina, Harta Kekayaanmya Ternyata Mencapai Rp53 Miliar
Ahok diangkat sebagai Komisaris Utama Pertamina oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir pada 25 November 2019.
Baca SelengkapnyaKunjungi Pertamina, Kepala BPH Migas Apresiasi Keamanan Pasokan Energi
Untuk mengawasi pasokan energi dan memenuhi kebutuhan masyarakat, Pertamina melakukan monitoring secara terintegrasi
Baca SelengkapnyaTerungkap, Ini Alasan Perubahan Nama Chandra Asri Petrochemical Jadi Chandra Asri Pacific
Perubahan nama ini dilakukan sebagai bentuk transformasi perusahaan yang saat ini gencar melakukan diversifikasi portfolio bisnis.
Baca SelengkapnyaLewat Berbagai Upaya, Pertamina Patra Niaga Berperan Aktif Mengurangi Emisi Karbon
Pertamina Patra Niaga terus berkomitmen mendorong pengurangan emisi karbon.
Baca SelengkapnyaTKN soal Salam 4 Jari: Kenapa Enggak Lima Jari? Dadah Sudah Selesai
Gerakan itu sebagai bentuk kepanikan lantaran elektabilitas Prabowo-Gibran terus meningkat.
Baca Selengkapnya