Serapan anggaran rendah, ini alasan Menteri Saleh Husin
Merdeka.com - Realisasi penyerapan anggaran Kementerian Perindustrian hingga 31 Agustus 2015 baru sebesar Rp 1,2 triliun atau 26,15 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 4,593 triliun. Menteri Perindustrian Saleh Husin mengakui masih ada kendala dan hambatan dalam hadapi dalam merealisasikan anggaran.
"Hambatannya seperti, anggaran APBN-P sebesar Rp 4,593 triliun sebagian besar kegiatan masih di bintangi dan baru selesai prose buka blokirnya pada bulan Juli," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (1/9).
Menurut Saleh, hambatan lainnya seperti program revitalisasi gula sebesar Rp 153,9 miliar yang tidak dapat dilaksanakan karena pabrik gula penerima bantuan sudah mendapat tambahan alokasi anggaran dari Kementerian BUMN berupa Penyertaan Modal Negara (PMN).
Kemudian, untuk kegiatan kawasan industri, Saleh mengatakan hambatannya seperti pembangunan jalan poros Halmahera Timur tidak dapat dilaksanakan disebabkan oleh basic plan design yang dibuat tidak dilengkapi dengan data primer yang akurat sehingga perlu dilakukan pekerjaan perencanaan teknis (DED) terlebih dahulu.
"Kemudian pembebasan dan pematangan lahan di pulau Bitung tidak dapat dilakukan karena proses penyiapan dokumen menjadi dokumen pengadaan tanah sesuai dengan UU No2/2012 memerlukan waktu kurang lebih 248 hari atau 8 bulan, dan lainnya," jelas dia.
Melihat kondisi ini, Saleh Husin telah menyiapkan beberapa strategi. "Pertama, mempercepat proses revisi anggaran pencairan tanda bintang," ungkapnya.
Langkah kedua, pihaknya akan melakukan percepatan proses lelang pengadaan barang dan jasa uang dilakukan oleh ULP.
Ketiga, realokasi kegiatan revitalisasi gula sebesar Rp 153,9 miliar untuk mendukung program hilirisasi dan peningkatan daya saing industri agro.
Keempat akan melakukan revisi anggaran dari bantuan pengadaan bahan mesin peralatan kepada kegiatan peningkatan kemampuan SDM dan fasilitasi pembentukan badan hukum IKM binaan (koperasi).
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun
Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaMenPAN Anas: Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Cair Bulan Ini, Tak Dirapel ke Februari
KemenPAN-RB tengah menunggu proses terbitnya PP di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca SelengkapnyaTernyata, Kenaikan PPN 12 Persen Jadi Tertinggi di Asia Tenggara
Kenaikan PPN dengan menggunakan single tarif dapat menyebabkan semakin menurunnya daya saing industri.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mengungkap Alasan Bank Indonesia Kembali Tahan Suku Bunga Acuan di Februari 2024
Keputusan mempertahankan suku bunga acuan ini sejalan dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stability untuk penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah.
Baca SelengkapnyaUtang Luar Negeri Pemerintah Tembus RP6.622 Triliun
Posisi utang pemerintah relatif aman dan terkendali karena memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen.
Baca SelengkapnyaADB Ingatkan Kenaikan Harga Beras Bisa Ganggu Perekonomian di Asia-Pasifik
ADB mengingatkan kenaikan harga beras bisa mengganggu perekonomian Asia-Pasifik yang diramal mampu tumbuh 4,9 persen di 2024.
Baca SelengkapnyaAwal Tahun 2024, Pemerintah Sudah Impor Beras Rp4,36 Triliun dari 3 Negara
BPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.
Baca SelengkapnyaHati-Hati, Mencoret Uang Rupiah Bisa Kena Denda Rp1 Miliar Hingga Pidana Penjara
Perusakan terhadap Rupiah bisa berujung ancaman pidana.
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca Selengkapnya