Serapan anggaran kementerian naungan Menko Darmin sangat rendah

Merdeka.com - Pemerintah mengakui serapan anggaran di kementerian bidang ekonomi masih sangat rendah. Rata-rata serapan anggaran kementerian di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian hanya sebesar 34,7 persen atau Rp 78,3 triliun dari total Rp 225,34 triliun.

‎"Serapan anggaran kementerian di bawah Kemenko Perekonomian paling tinggi mencapai 59 persen dan yang terendah 18 persen. Hingga 31 Agustus 2015, rata-rata penyerapan anggaran Kementerian/Lembaga di bawah kemenko perekonomian sebesar 34,7 persen atau Rp 78,3 triliun dari total Rp 225,34 triliun," ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Gedung DPR, Jakarta, Senin (7/9).

Dia menjelaskan serapan anggaran kementerian/lembaga sektor perekonomian yang paling tinggi adalah Kementerian Keuangan sebesar 59,6 persen. Sedangkan, yang paling rendah adalah Kementerian Tenaga Kerja yang hanya mencapai 18 persen.

Sementara, Bappenas 47,5 persen, BKPM 46,9 persen, Kementerian Koperasi dan UKM 39,4 persen, Kementerian Pertanian 37,9 persen, Kementerian Agraria 32,3 persen, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 30,8 persen, Kementerian BUMN 29,2 persen, Kemenko Perekonomian 28,7 persen, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 28,3 persen, Kementerian Industri 20,9 persen, Kementerian Perdagangan 23,5 persen.

"Di 2016, kami juga sudah menyiapkan fokus-fokus di bidang perekonomian di antaranya pertama, meningkatkan alokasi anggaran infrastruktur untuk energi, ketahanan pangan dan peningkatan kawasan khusus destinasi pariwisata," kata dia.

Kedua adalah penyediaan kebutuhan pokok rumah dengan program sejuta rumah dengan berbagai program diantaranya subsidi bunga kredit, bantuan uang muka perumahan, kemudahan DP 1 persen dan FLPP.

Ketiga adalah peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai. Keempat adalah pemasaran pariwisata nasional dan perkembangan industri di luar Pulau Jawa. Terakhir, percepatan pembangunan pusat ekonomi wilayah di luar Pulau Jawa.

Untuk itu, kementerian dan lembaga di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengusulkan alokasi anggaran dalam RAPBN 2016 yaitu Kementerian PU Rp 103,8 triliun, Kementerian Keuangan Rp 40,5 triliun, Kementerian Pertanian Rp 32,8 triliun, Kementerian Agraria Rp 6,5 triliun.

Kemudian, Badan Pusat Statistik (BPS) Rp 5,56 triliun, Kementerian Ketenagakerjaan Rp 3,8 triliun, BPK Rp 3,6 triliun, Kementerian Perindustrian Rp 3,3 triliun, Bappenas Rp 1,64 triliun, Kementerian Koperasi dan UKM Rp 1,28 triliun, BKPM Rp 520 miliar, Kemenko Perekonomian Rp 361 m‎iliar.

Hadir pula dalam rapat tersebut Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, dan Menteri BUMN Rini Soemarno.