Merdeka.com - Selama tiga bulan terakhir, perjalanan kabinet kerja pemerintahan Jokowi-JK diwarnai kritik. Kritik terhadap Presiden Joko Widodo dan para menterinya tidak hanya datang dari kalangan pengamat tapi juga mantan menteri.

Beberapa menteri kabinet Indonesia Bersatu atau menteri era pemerintahan SBY cukup rajin berkomentar soal kinerja pemerintahan baru. Termasuk di sektor ekonomi. Salah satunya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad. Ketua Komisi XI DPR ini menilai, sejak awal memimpin Indonesia, Jokowi tidak memperlihatkan konsep membangun negara.

"Kita lihat banyak komplikasi, banyak memang hal-hal yang belum terlalu fokus beliau laksanakan," ujar Fadel di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/1) malam.

Seolah tak mau kalah, kabinet kerja Jokowi-JK pun menyentil kinerja pemerintahan SBY yang disebut-sebut meninggalkan warisan persoalan berat bagi pemerintahan Jokowi-JK. Mulai dari soal anggaran, beban subsidi, sektor energi, hingga persoalan pertanian.

Merdeka.com mencatat kritik pedas anak buah Jokowi soal kinerja dan peninggalan pemerintahan SBY. Berikut paparannya.

Listrik byarpet

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menegaskan potensi krisis listrik di Indonesia adalah warisan masalah saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY). Maka dari itu pemerintahan Jokowi berkomitmen tidak ingin mengulang kesalahan yang sama.

Menurutnya, saat ini pasokan listrik di wilayah Timur Indonesia sudah negatif. Sementara, di Sumatera, pembangkit mengalami krisis cadangan bahan baku.

"Jadi, kalau terjadi di mana-mana byarpet itu sesuatu yang sebetulnya adalah hasil dari tindakan kita pada tahun-tahun yang lalu dan ini tidak akan kita ulangi. Beberapa yang diputuskan bahwa kita ingin menyederhanakan prosedur, memangkas perizinan, memangkas dokumen dan birokrasi yang tidak perlu," ujarnya saat ditemui di kantor wakil presiden, Jakarta, Senin (10/11).

10 tahun, jumlah rumah tangga petani berkurang

Untuk merealisasikan target swasembada pangan dalam waktu tiga tahun, Kementerian Pertanian dihadapkan pada setumpuk masalah. Mulai dari rendahnya produksi sampai minimnya sumber daya manusia (SDM) di sektor pertanian.

Salah satunya makin sedikitnya jumlah petani di Indonesia. Data yang dilansir Badan Pusat Statistik ( BPS) menunjukkan penurunan jumlah petani dalam satu dekade terakhir atau sepanjang kepemimpinan SBY.

Pada 2003, rumah tangga yang menanam padi mencapai 14,2 juta rumah tangga, sementara pada 2013 turun menjadi 14,1 juta. Usaha tanaman kedelai menurun dari satu juta (2003) menjadi hanya 700.000 rumah tangga. Untuk usaha tanaman jagung juga terjadi penurunan dari 6,4 juta di 2003 menjadi 5,1 juta di 2013.

"Kita tahu 10 tahun terakhir ada penurunan rumah tangga petani 31 juta jadi 26 juta. Kurang lebih 5 juta kali 4 berarti 20 juta orang tinggalkan pertanian, ini mengerikan," ujar Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Jumat (9/1).

Tak becus kelola migas

Tidak hanya menteri-menteri pemerintahan SBY yang mengkritik jalannya pemerintahan Jokowi-JK, para menteri kabinet kerja pun balik menyentil kinerja kabinet pemerintahan SBY. Salah satunya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said.

Sudirman mengkritik mulai dari serapan anggaran infrastruktur migas hanya 15 persen, hingga bobroknya pengelolaan migas karena banyak kepentingan di dalamnya.

"Dulu sebelum saya banyak kelucuan-kelucuan. Itu karena banyak hal yang sifatnya non teknis. Terlalu banyak kepentingan," ucap Sudirman dalam rapat bersama Komisi VII DPR di Senayan, Jakarta, Kamis (29/1).

Dia juga menuding, pemerintahan SBY cuek dan tidak sepenuh hati mengurus perusahaan BUMN bidang migas. Ini berdampak pada mandeknya kemajuan sektor migas nasional.

"Sangat lucu BUMN tidak bicara satu sama lain, pemerintah di mana selama ini?," tegasnya.

Kritik SBY turunkan harga BBM

Menteri Koordinator Perekonomian, Sofyan Djalil mengatakan, harga minyak dunia yang saat ini terus turun hingga mencapai USD 70 per barel, merupakan fenomena yang sifatnya sementara. Sofyan mengatakan, fluktuasi harga minyak yang mencapai titik harga terendah pernah terjadi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY).

Sofyan menjelaskan, pada 2009 lalu, harga minyak menyentuh level terendah dan membuat Presiden SBY menurunkan harga BBM subsidi. Namun, fenomena tersebut tidak berlangsung lama dan harga minyak dunia kembali melonjak.

"Tahun 2009 apa yang terjadi? Waktu Pak SBY turunkan. Seandainya waktu itu kalau policynya lain (SBY tidak turunkan harga lagi) dampaknya akan lain," ungkap Sofyan di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/11).

Era SBY, kenaikan BBM diumumkan menteri

Wakil Presiden Jusuf Kalla memuji keberanian Presiden Joko Widodo berdiri tegak menyampaikan kepada publik kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, semalam. Dari pengakuan JK sapaan akrabnya, keputusan menaikkan harga BBM diambil Jokowi di ujung tahun, sebagai bukti keberanian pemerintah mengambil risiko dalam setiap keputusan.

"Ini jam terakhir dan diputuskan Presiden yang mengumumkan. Kita siap dengan risiko apapun. Risiko apa pun kita akan tanggung. Risiko dimaki-maki silakan saja," ucap JK di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Selasa (18/11).

Tidak hanya memuji Jokowi, JK sedikit menyindir pemerintahan SBY. Sindiran JK soal pengumuman kenaikan harga yang selalu dilakukan menteri. Sebaliknya, tiap kali penurunan harga dilakukan sendiri oleh SBY.

"Biasanya menteri mengumumkan kenaikan, sekarang tidak. Beda dari masa lalu. Masa lalu kenaikan diumumkan menteri dan penurunan diumumkan presiden. Sekarang kita akan balik, kenaikan diumumkan presiden. Kita siap menanggung risiko, siap tidak populer. Saya selalu sampaikan bukan saatnya lagi negara menanggung beban," tutupnya.