Senin, Menko Darmin panggil Kapolri bahas penggunaan B20 di kepolisian

Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution hari ini dijadwalkan menggelar rapat koordinasi terkait penerapan Biodiesel 20 persen (B20) dengan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal, Tito Karnavian. Namun, rapat yang seharusnya digelar pukul 09.00 tersebut batal dilakukan karena salah komunikasi.

"Oh itu undangannya salah diartikan. B20 maksud kita, pemakaian B20 di Polri. Dia kira penegakan hukum. Dia kira penegakan hukum B20," ujar Menko Darmin saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (28/9).

Menko Darmin mengatakan, pertemuan akhirnya diundur menjadi Senin 1 Oktober mendatang di tempat yang sama. Dia mengatakan, selama ini belum ada pembahasan spesifik dengan Polri terkait penggunaan B20 di instansi tersebut.

"Jadi dia minta waktu Senin. Artinya, kan ada untuk TNI. Walaupun masih minta waktu untuk mengaudit persenjataan. Kalau kapal tidak masalah. Mereka mau pakai B20. Kalau Polri kita belum rapat. Kita perlu rapat, sayangnya waktu diundang, mereka mengira peran Polri untuk menegakkan B20. Jadi ditunda Senin," jelasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Jokowi-JK resmi meluncurkan perluasan penggunaan biodisel 20 persen (B20) untuk public service obligation (PSO) dan non PSO pada 1 September 2018 lalu. Namun dalam realisasinya, kebijakan ini masih menemui beberapa kendala seperti halnya penyaluran Fatty Acid Methyl Ester (FAME).

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan pada dasarnya kebijakan perluasan B20 ini memang belum bisa dijalankan secara optimal. Mengingat, pelaksanaannya sendiri belum mencapai satu bulan, sehingga wajar apabila ada beberapa kendala yang masih menghambat.

"Ya sudah makin ini sih mendekati sempurna, artinya sudah tidak ada yang terpaksa ngirim B0 karena famenya atau CPO-nya tidak datang," kata Menko Darmin saat ditemui di Kantornya, Jakarta.

Menko Darmin mengaku telah mendapat masukan terkait dengan penyaluran FAME untuk beberapa terminal pengisian bahan bakar. Sehingga kata, Menko Darmin tidak ada lagi alasan untuk tidak menjual B20.

"Jadi kemudian ada usulan juga supaya direview yang mana kirim ke mana supaya jangan kemudian yang jauh di Barat ke Timur ya itu tinggal dibuat program matematiknya," imbuhnya.