Senasib dengan bawang putih, 200 kontainer buah impor tertahan
Merdeka.com - Usai persoalan tertahannya ratusan kontainer berisi bawang putih impor di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, beberapa waktu lalu, kini muncul persoalan lain. Ada lebih dari 200 kontainer berisi buah-buahan yang sudah tertahan sejak 1,5 bulan lalu, di pelabuhan yang sama.
Kecenderungan kenaikan harga buah di pasaran mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan mengurus kebijakan khusus dengan Kementerian Pertanian agar produk hortikultura impor tersebut bisa keluar dari pelabuhan.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Bachrul Chairi menyatakan, nasib buah-buah impor itu akan seperti bawang putih. Yaitu dibebaskan dari pelabuhan meski sebenarnya melanggar aturan. Hanya saja, pemerintah belum mendapat keterangan jelas berapa sebetulnya kontainer yang tertahan di Tanjung Perak.
"Ada 200 kontainer, tapi juga ada informasi 500 kontainer, tapi menurut saya 500 itu tidak semua (berisi buah). Seperti kasus bawang, nanti setelah didata maka jumlahnya akan ketahuan, sehingga ini masih berkembang terus," ujar Bachrul selepas mengikuti rapat bersama Komisi VI DPR di Senayan, Jakarta, Senin (1/4).
Sejauh ini, jumlah kontainer yang tertahan masih simpang siur. Asosiasi Pengusaha Eksportir-Importir Buah dan Sayuran Segar Indonesia mengklaim ada lebih dari 500 kontainer berisi buah impor yang tertahan. Sementara dari data Kemendag yang punya izin baru 200-an kontainer.
Importir buah menuntut perlakuan yang sama dari pemerintah seperti pada komoditas bawang putih.
Aksi importir buah keliru, seperti dilakukan pengusaha bawang putih. Yaitu mendatangkan buah dari China sebelum Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dikeluarkan Kementan pada 5 Maret. Bachrul menyatakan dari data sementara, mayoritas kontainer bermasalah berisi buah nontropis.
"Isinya seperti apel, anggur, dan buah-buah lain yang dibutuhkan hotel dan masyarakat umum," kata Bachrul.
Dari laporan pedagang pasar induk Kramat Jati pekan lalu, harga buah favorit masyarakat sudah naik 300 persen, misalnya lemon sekarang menjadi 250.000 per dus alias Rp 25.000 per kilogram. Anggur pun demikian, mencapai Rp 500.000 per dus.
Karena fenomena kenaikan harga itu, Kementan kabarnya siap mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian buat memberi perizinan khusus agar 200 kontainer yang tertahan Balai Karantina itu bisa dikeluarkan segera. Namun detail teknisnya masih belum bisa dipaparkan.
"Intinya mempercepat pengeluaran (buah) masih dalam pembahasan, ada kesepakatan Mentan dan Mendag ingin (buah impor yang tertahan)sama dengan di bawang putih. Kami tunggu SK Mentan, kemungkinan keluar beberapa jam ini, kemudian Pak Gita akan mengeluarkan SK pendukung yang sama," papar Bachrul.
Kemendag beralasan tidak ingin insiden kenaikan bawang putih menular ke buah impor. Alhasil, tindakan melepas kontainer ini menurut Bachrul dilandasi motif supaya tidak terjadi kepanikan nasional.
"Gejalanya sudah ada harga buah meningkat, setidaknya tidak perlu menunggu (harga buah impor) jadi heboh nasional lagi," katanya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Upaya Bulog untuk mendatangkan impor beras kali ini akan jauh lebih mudah dibandingkan tahun sebelumnya.
Baca SelengkapnyaZulkifli bilang kebutuhan bawang putih di masyarakat hanya mencapai 600 ton. Namun dia membuka keran impor bawang putih hingga 300 ribu ton.
Baca SelengkapnyaTambahan kuota impor ini jadi pelengkap izin impor sebanyak 2 juta ton yang sudah diproses lebih dahulu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Namun demikian, Bulog belum mendapatkan dokumen penugasan secara resmi dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaDari 10 Kg beras yang diberikan oleh pemerintah, telah memenuhi sepertiga dari kebutuhan bulanan.
Baca SelengkapnyaPenyaluran bansos beras kemasan 10 kg dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah mengutus ID Food untuk mengimpor 200.000 ton bawang putih dari China.
Baca SelengkapnyaSejak Maret-Desember 2023, Bulog sudah mendistribusikan 1,4 juta ton bantuan pangan beras kepada keluarga miskin.
Baca SelengkapnyaPemerintah ingin memastikan agar masyarakat tidak melakukan hal ini setibanya pulang dari luar negeri dengan barang impor.
Baca Selengkapnya