Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu sempat berujar bahwa Program Kartu Prakerja saat ini sudah beralih fungsi dari sebelumnya untuk pelatihan dan peningkatan skill menjadi semi bantuan sosial (bansos).

Pernyataan itu dibenarkan Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Panji Winanteya Ruky, yang mengatakan Kartu Prakerja yang digaungkan Jokowi sejak kampanye 2019 lalu itu kini terpaksa lahir jadi program bansos selama masa pandemi virus corona (Covid-19).

"Jadi ini adalah bukti bahwa memang program ini telah berevolusi, bahkan sebelum lahir sudah berevolusi dari desain awal. Dan kami harus lakukan ini karena fokusnya sekarang adalah benar-benar untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak," tuturnya dalam video conference, Sabtu (25/4).

Panji menekankan, bentuk pemberian bansos dalam Kartu Prakerja saat ini juga tak bisa dilakukan secara online. Sebab itu telah melanggar aturan yang ditetapkan pemerintah selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Saya mungkin klarifikasi, online itu kedaruratan. Jadi desainnya itu sebetulnya offline dan online. Jadi sudah ada ribuan pelatihan yang disiapkan yang sifatnya kelas, workshop, bengkel. Cuman belum bisa karena Covid," ucap dia.

Kendati begitu, ia menambahkan, para peserta terpilih dari program Kartu Prakerja juga tak akan langsung mendapat bansos berupa uang tunai. Mereka tetap harus mengikuti berbagai program pelatihan untuk bisa mendapat pembekalan insentif tersebut.

"Makanya desain insentifnya itu hanya diberikan jika sudah menyelesaikan pelatihan. Jadi kami berikan insentif, kalau menyelesaikan pelatihan 1 baru dapat insentifnya. Kami harap itu dapat menyelesaikan masalah dengan completion rate," ujarnya.

Biaya Pelatihan Langsung Dikirim ke Peserta

Manajemen Pelaksana (PMO) Kartu Prakerja menyatakan akan menyalurkan uang pelatihan langsung kepada para peserta, buka ke delapan mitra pelatihan program yang telah ditunjuk.

Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Panji Winanteya Ruky, menegaskan bahwa uang pelatihan tersebut akan diberikan langsung oleh pemerintah kepada peserta.

"Jadi yang pertama, pemerintah memberikan bantuan langsung pada penerima manfaat. Bukan pada perusahaan, bukan pada mitra pelatihan," ujar dia dalam video conference, Sabtu (25/4).

Panji melanjutkan, pemberian uang pelatihan tersebut bentuknya seperti bantuan langsung tunai, dimana penerima manfaat akan menerima saldo equivalent sebagai bekal untuk training.

Setelah itu, peserta tinggal memilih ingin mendapat betul pelatihan seperti apa dan dari siapa. Itu semua tersedia di pasar digital (e-marketplace) yang telah disediakan dalam program Kartu Prakerja.

"Tapi gimana cara dapat itu? Kami sediakan pasar digital, e-marketplace. Di sini semua lembaga pelatihan bisa menawarkan dirinya dan bersaing," terang dia.

"Kemudian diberikan pelatihan baik secara online maupun offline, lalu dapat sertifikasi. Lalu nanti peserta akan memberi rating, untuk bisa menilai mana pelatihan yang bagus/jelek," tambahnya.

Lebih lanjut, Panji kembali menangkis berbagai asumsi bahwa uang pelatihan senilai Rp 5,6 triliun dalam program Kartu Prakerja akan dititipkan pada mitra perusahaan.

"Kalau baca informasi sekarang, pemerintah seolah tunjuk/menugaskan pelatihan atau lelang di pasar digital. Justru sebaliknya. Kartu Prakerja tidak melakukan pembelian jasa dari perusahaan, kami memberikan langsung kepada pesertanya," pungkasnya.