Selamatkan Jiwasraya, Pemerintah Diimbau Tak Jual Citos ke BUMN

Merdeka.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana menjual salah satu aset PT Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk menutup pembayaran utang kepada nasabah. Adapun aset yang dipertimbangkan untuk dijual adalah Mal Cilandak Town Square atau Citos.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mengimbau agar penjualan aset tersebut tidak dijual ke sesama perusahaan BUMN, melainkan ke pihak lain. Dengan demikian, Kementerian BUMN juga bisa membuka peluang bagi swasta untuk berinvestasi, jika Mal Citos dijual ke pihak lain.

"Saya dengar, Citos masa yang beli harus BUMN juga. Apa urusannya BUMN urusin mal? Sudah kesurupan setan apa ini ya? Jadi anti persaingan semua, kalau gini semua mah monopoli," kata Faisal dalam sebuah diskusi di Kantor Pusat ISEI, Jakarta, Kamis (12/3).

Dia menyarankan, agar Mal Citos ditawarkan ke investor Jepang. Mengingat, lokasi mal tersebut dekat dengan Moda Rakyat Terpadu (MRT).

"Coba itu kan dekat MRT, tawarin orang Jepang mau pasti. Dia bikin kawasan pemukiman atau apa, jual mahal juga mau, atau tawarin aja sekalian ke Sultan Brunei, langsung bayar cash, duitnya langsung dipakai kan bisa," jelasnya.

Sementara itu, Pengamat Asuransi Hotbonar Sinaga, menawarkan dua solusi untuk menyelesaikan kasus Jiwasraya. Pertama, business as usual yang di dalamnya terdapat restrukturisasi, asuransi pesangon (PSAK 24), Asuransi Kecelakaan Non Occupational, serta penerapan Governance, Risk Management, and Compliance (GRC).

Kedua, Out of the box solution, yang di dalamnya holdingisasi pinjaman subordinasi dengan DPLC, pemulihan aset anak perusahaan.

Kemudian, solusi jangka panjangnya meliputi merealisasikan program penjaminan polis, dengan menerapkan undang-undang no.or 40 tahun 2014 tentang perasuransian, yang sesuai dengan pasl 53 ayat (1) bahwa perusahaan asuransi wajib menjadi penjaminan polis, lalu ayat (2) penyelenggaraan purchasing power parity (PPP) diatur dengan undang-undang ayat (4), undang-undang tentang PPP dibentuk paling lama 3 tahun sejak undang-undang tentang perasuransian diundangkan.

"Menjamin polis, jadi sebetulnya penjaminan polis itu sudah amanah dari perusahaan asuransi. Disebutkan disitu penjaminan polis diatur oleh UU, ketentuannya ada dua cara membuat amanah dari uu no.40," ujarnya.

Selain itu, Hotbonar juga mengatakan program penjaminan polis, yakni amandemen UU 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, mencontoh negara lain dalam praktek asuransi seperti Malaysia ada Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM) dan TIPS, Singapura ada Singapore Deposit Insurance Corporation (SDIC), Korea Selatan ada KDPA, serta Kanada ada Assuris sejak 1990.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com