Selain pangkas subsidi, pemerintah diminta tekan inefisiensi PLN

Merdeka.com - Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara meminta pemerintah tidak hanya fokus memangkas subsidi listrik. Tetapi juga harus menyelesaikan persoalan inefisiensi biaya produksi listrik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

"Ini juga menjadi masalah. Rasio biaya pokok PLN itu 91 persen, sementara di luar negeri rata-ratanya 82 persen. Jadi ada yang tidak beres," tegasnya dalam diskusi "Senator Kita" digelar merdeka.com, RRI, IJTI, IKN dan DPD RI di Dewan Pers, Jakarta, Kamis (5/11).

Menurutnya, inefisiensi terjadi lantaran PLN masih membeli energi primer untuk pembangkit listrik dengan harga mahal. Untuk memangkas itu, PLN butuh dukungan pemerintah.

"Berani nggak berhadapan dengan calo? Jokowi harus buktikan bisa menegakkan pemerintahan bersih, bebas KKN dan korupsi."

Anggota DPD DKI Jakarta Abdul Aziz Khafia seia sekata. Dia berharap PLN tetap menjadi non-listed public company.

"Pada dasarnya pembentukan konsep tersebut merupakan bentuk dari pelaksanaan dari good corporate governance. Tapi pemerintah juga harus hati-hati."