Selain KPR, BTN juga bakal jadi pengelola dana di Kemenhub

Merdeka.com - PT Bank Tabungan Negara Tbk bakal mengelola seluruh dana di Kementerian Perhubungan termasuk gaji dan operasional kementerian tersebut. Selain itu, BTN bakal memiliki kantor di dalam Kementerian Perhubungan.

Hal itu diungkapkan atas penandatanganan kerja sama antara Direktur Utama BTN Maryono dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pehubungan Sugihardjo di Kantor Kemenhub, Jakarta, Senin (21/3).

"Kerjasama BTN dengan Kemenhub lebih dimaksudkan untuk pengelolaan dana lembaga, dimana dalam kerjasama ini nantinya Bank BTN akan mengelola dana Kemenhub dengan pemanfaatan sebesar-besarnya untuk keperluan Kemenhub," ujar Maryono.

Adapun ruang lingkup kerjasama mencakup antara lain pengelolaan seluruh aktivitas kegiatan operasional keuangan Kemenhub, fasilitas kredit atau pembiayaan dan tabungan karyawan di lingkungan Kemenhub, pembukaan outlet dan ATM di lingkungan Kemenhub, pemanfaatan jasa dan layanan perbankan di lingkungan Kemenhub beserta mitra, dukungan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kemenhub serta jasa dan layanan perbankan lainnya yang dibutuhkan.

Maryono menjelaskan kerja sama ini merupakan realisasi dari rencana yang sudah cukup lama menjadi perhatian Bank BTN. Banyak lini bisnis yang menjadi fokus Kemenhub terkait dengan bisnis Bank BTN. Salah satunya, penyediaan moda angkutan darat, laut dan udara termasuk upaya perbaikan fasilitas.

Kami ingin ikut berperan dalam hal ini agar bagaimana upaya Kemenhub dalam mengembangkan bisnis sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih maksimal," tgeas dia.

Sementara untuk KPR, Maryono menambahkan Bank BTN terbuka untuk memberikan dukungan pembiayaan perumahan bagi pegawai di lingkungan Kemenhub. Menurut dia, fasiitas pembiayaan KPR bagi pegawai terbuka untuk dapat diberikan dengan pola kerja sama yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

"Apalagi pembiayaan perumahan memang menjadi kompetensi bisnis Bank BTN. Ini merupakan awal yang kami harapkan dapat dikembangkan dengan pola kerjasama lainnya secara sinergi dan menguntungkan bagi kedua belah pihak," pungkas dia.

Seperti diketahui, dalam anggaran 2016, Kemenhub mengelola dana lebih dari Rp 48 triliun. (mdk/sau)