Sederet kendala wujudkan kedaulatan pangan di Indonesia

Merdeka.com - Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Lampung, Bustanul Arifin membeberkan kendala dan tantangan Indonesia mencapai kedaulatan pangan. Salah satunya adalah konversi lahan pertanian produktif untuk hal lainnya, yang ujungnya tidak menghasilkan pangan.

Tak berhenti di situ, Indonesia menurutnya juga masih menghadapi kendala benih. Benih yang dipakai petani menjadi faktor rendahnya produktifitas pertanian di Indonesia.

Dia memaparkan, benih IR64 yang dibuat pada tahun 1986 masih digunakan petani di Jawa Timur sebanyak 15,34 persen, sedangkan benih Inpari 13 dibuat pada tahun 2009 hanya digunakan sebanyak 3,29 persen. Sedangkan benih padi IR42 yang dibuat tahun 1980 masih digunakan petani di Sumatera Barat sebesar 18,25 persen.

"Petani kita masih menggunakan bibit dari berpuluh-puluh tahun yang lalu, sedangkan bibit yang baik diadopsi oleh petani dan masih sangat kecil," ucap Bustanul Arifin di Jakarta, Senin (22/5).

Dia mengakui, penyediaan bibit atau benih di Indonesia tidaklah mudah. Saat ini, lebih dari setengah kebutuhan benih Indonesia harus dipasok dari impor. Penyediaan benih sejak tahap penelitian hingga siap pakai memang butuh waktu tidak singkat.

"Mulai dari pemuliaan di laboratorium, uji coba di lahan terbatas lalu massal, hingga tahap produksi dan distribusi massal butuh hingga 10 tahun," tegasnya.

Ketua Dewan Nasiona Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Iwan Nurdin mengatakan, kedaulatan Pangan di Indonesia sebenarnya dijamin dalam UU 18 Tahun 2012. Namun Indonesia masih belum dapat menerapkan kedaulatan pangan sesuai dengan Undang-Undang tersebut.

Berbagai faktor Indonesia belum mencapai kedaulatan pangan, salah satunya adalah produktifitas pangan rendah. Total factor productivity (TFP) pertanian Indonesia adalah 1 persen sedangkan rata-rata produktifitas di negara ASEAN adalah 1,4 persen.

Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan, Khudori mengatakan, kedaulatan pangan dilemahkan oleh kelembagaan yang ada di negara. Seperti, politik anggaran saat ini mulai berpihak ke sektor pertanian. Tapi, karena pangan diurus 18 kementerian/lembaga, anggaran terpecah-pecah. Kebijakan antar kementerian/lembaga masih belum padu, bahkan saling bertentangan.

"Belum lagi, otonomi daerah membuat produksi pangan diurus daerah. Padahal, kebanyakan elit daerah acuh mengurus pangan-pertanian. Bahkan, peta jalan swasembada pangan dari pusat diterjemahkan beragam oleh daerah."

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat menemukan celah korupsi dalam program pupuk bersubsidi di tingkat perencanaan, penentuan harga pokok penjualan hingga penyaluran komoditas di 2014-2016. "Kerawanan korupsi di program subsidi di antaranya adalah perencanaan alokasi pupuk dan benih bersubsidi, mekanisme penetapan Harga Pokok Penjualan (HPP) dan pengawasan yang tak maksimal," tutup Iwan Nurdin.