SBY khawatir akuisisi BTN ganggu pemerintahan baru
Merdeka.com - Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menunda rencana penyerahan 60 persen saham pemerintah di Bank Tabungan Negara (BTN) untuk kemudian dialihkan ke Bank Mandiri, disayangkan oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan.
Namun, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan bahwa arahan SBY sudah jelas. Hatta kembali menuturkan bahwa rencana strategis yang berkaitan dengan fiskal dan penerimaan negara harus dikaji dengan matang agar tidak mengganggu pemerintahan yang baru.
"Maka harus dikaji dengan baik dan hati-hati. Apabila tidak mendesak dan dapat menimbulkan pengaruh pada pemerintahan yang baru, policynya berbeda, maka tidak usah dilakukan," ujar Hatta di kantor Presiden, Jakarta.
Mantan Menteri Perhubungan ini mengatakan, rencana akuisisi BTN oleh Bank Mandiri tidak bisa dipaksakan dilakukan saat ini. Terlebih sudah terjadi riak-riak penolakan dari karyawan BTN yang membuat situasi menjadi tidak kondusif.
"Apalagi sudah muncul penolakan dari karyawan. Ini tidak baik. Makannya harus dimanage dengan baik atau ditunda," tegas Hatta.
Hatta setuju bahwa ide Dahlan untuk meningkatkan kinerja dan daya saing perbankan nasional dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Namun permintaan Dahlan agar rencana ini rampung dalam tiga bulan disebut Hatta sangat tidak mungkin terjadi.
"Waktunya pendek, apalagi penolakan sudah cukup meluas, ada yang pro dan kontra," katanya.
Hatta mengaku telah merencanakan rapat koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. "Nanti di rapat koordinasi saya sudah mendiskosisi agar dilakukan rapat koordinasi," ucapnya.
Sekadar diketahui, kemarin siang Sekretaris Kabinet Dipo Alam telah mengirimkan Surat Edaran Nomor SE-05/Seskab/IV/2014 kepada Menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dan pejabat setingkatnya. Surat tersebut berisi arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di sidang kabinet beberapa hari sebelumnya.
Pada intinya, mencegah pembuatan kebijakan yang berpotensi menimbulkan kontroversi. "Maka kiranya rencana pengalihan kepemilikan saham pada BTN ke Bank Mandiri yang berkembang dan berpotensi meresahkan masyarakat pada umumnya dan karyawan PT BTN untuk ditunda sampai ada kejelasan yang komprehensif rencana pengalihan kepemilikan saham yang dimaksud," ujar Dipo saat konferensi pers, kemarin.
Jika kebijakan Kementerian BUMN terlanjur memicu kontroversi, maka, pejabat terkait diminta memberikan penjelasan intensif kepada masyarakat. "Sehingga perbedaan pandangan itu tidak berpotensi mengganggu," kata Dipo.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sambut Nataru, Bank BTN Siapkan Uang Tunai Rp19,68 T hingga Diskon Pengajuan KPR
Bank BTN mencatat, aktivitas daya beli masyarakat saat ini tengah meningkat.
Baca SelengkapnyaBank Mandiri Siapkan Uang Tunai Rp31,3 Triliun Jelang Pencairan THR
Penempatan uang di mesin ATM Mandiri berada di lokasi strategis.
Baca SelengkapnyaBank BTN Rombak Susunan Komisaris dan Direksi, Ini Dia Susunan Terbarunya
Perubahan susunan pengurus Dewan Komisaris BTN disebabkan adanya pemberhentian dengan hormat alm Ahdi Jumhari Luddin dan M Yusuf Permana sebagai Komisaris.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
BRI Salurkan Bantuan Sembako Warga Terdampak Banjir di Muratara
Bank Rakyat Indonesia (BRI) memberikan bantuan tanggap darurat Peduli Bencana banjir di Muratara.
Baca Selengkapnya7 Bank BPR Bangkrut Setiap Tahun, OJK Akhirnya Keluarkan Kebijakan Begini
OJK melarang individu atau perseorangan untuk memiliki lebih dari satu BPR. Aturan ini bagian dari tata kelola bisnis BPR.
Baca SelengkapnyaTerungkap Motif Pegawai BNN Aniaya Istri, Dipicu Larangan Bertemu Ortu Hingga Utang di Bank
Tersangka KDRT berinisial AF (42) itu akhirnya ditahan oleh polisi.
Baca SelengkapnyaBSI Siapkan Uang Tunai Rp45 Triliun untuk Penukaran Uang Baru
Bank Syariah Indonesia menyiapkan dana Rp45 triliun untuk kebutuhan nasabah selama bulan Ramadan hingga lebaran.
Baca SelengkapnyaGubernur BI: Kredit Perbankan Tumbuh 9,7 Persen Pada November 2023
Peningkatan kredit atau pembiayaan didorong oleh peningkatan permintaan kredit sejalan dengan tetap terjaganya kinerja korporasi.
Baca SelengkapnyaBank Indonesia Kembali Tahan Suku Bunga Acuan, Ternyata Ini Alasannya
Perry mengatakan, keputusan mempertahankan suku bunga acuan ini untuk penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak tingginya ketidakpastian global.
Baca Selengkapnya