Saudi mulai kesulitan ekonomi, puluhan ribu pekerja di-PHK

Merdeka.com - Arab Saudi mulai mengalami kesulitan ekonomi karena rendahnya harga minyak dunia. Banyak pembayaran proyek ditunda, termasuk pada Saudi Binladin Group. Akibatnya, salah satu perusahaan konstruksi terbesar di Timur Tengah tersebut harus memecat 50.000 pekerjanya.

Gelombang protes di Saudi saat ini memanas setelah dilakukannya PHK massal. Pemecatan merupakan buntut keputusan pemerintah Saudi yang memotong pengeluaran pemerintah.

"Masa depan di Arab Saudi akan keras. Anda akan melihat kemungkinan tuntutan sosial menggelegak ke atas," ucap analis Timur Tengah dari Stratfor, Emily Hawthorne seperti dikutip dari CNN, Selasa (3/5).

Tak hanya memotong belanja, pemerintah Saudi juga mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) membuat harga naik lebih 50 persen. Keputusan ini kemudian juga mengundang protes dari masyarakat setempat.

Protes PHK dari karyawan Binladin Group ini terjadi hanya seminggu setelah keputusan pemerintah Saudi yang meluncurkan kebijakan yang tidak lagi bergantung pada hasil minyak. Kebijakan ini bertujuan untuk meyakinkan investor dan masyarakat luar negeri tentang kuatnya Arab Saudi meski harga minyak dunia bertahan rendah.

"PHK Binladin Group ini memalukan untuk kerajaan," ucap Emily.

Sebelumnya, ribuan pekerja Binladin Grup di kawasan Iskan Fuq, Makkah, dari berbagai negara termasuk 1000 pekerja asal Indonesia melakukan aksi protes menuntut kejelasan penyelesaian gaji dan pemulangan terhadap mereka yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejak 4 bulan terakhir. Mereka melakukan aksi anarkis dengan pembakaran mobil petugas dan memaksa memasuki kantor pengelola.

Aksi massa ini makin diperparah dengan tidak adanya distribusi logistik dan listrik sejak 30 April 2016. Hingga pagi ini suasana masih mencekam di sekitar lokasi.

Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah diketahui ikut membantu menangani kasus WNI karyawan Bin Ladin Group. Staf KJRI Jeddah yang ada di lokasi langsung melakukan berbagai upaya untuk menenangkan dan memberikan pengertian kepada sekitar 1000 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di kamp tersebut agar tidak terpicu aksi anarkis, sekaligus memberikan bantuan logistik, sumber siaran pers Kementerian Luar Negeri Indonesia kepada merdeka.com, Minggu (1/5).

Diperkirakan terdapat sekitar 6000 WNI bekerja sebagai karyawan perusahaan konstruksi terbesar di Arab Saudi, Bin Ladin Group. Akibat kesulitan keuangan yang dihadapi setelah peristiwa jatuhnya Crane pada musim haji lalu, ribuan karyawan di PHK, termasuk dari Indonesia.