Saran bos BI agar pengampunan pajak RI terealisasi seperti di Italia
Merdeka.com - Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo menyebut penerapan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty di Indonesia akan mampu memperbaiki sektor keuangan negara. Sebab, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia masih tergolong rendah.
"Dana yang berhasil ditarik dari tax amnesty selain jadi potensi penerimaan pajak juga sangat bermanfaat bila diinvestasikan di dalam negeri. Bila diikuti perbaikan sistem dan administrasi perpajakan bisa meningkatkan tax ratio," kata Agus di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta, Senin (25/4).
Agus memberi beberapa saran kepada pemerintah agar aturan ini bisa segera terealisasi dan Indonesia bisa segera menyusul India, Irlandia, dan Italia sebagai negara yang sukses menerapkan tax amnesty.
Saran Agus yang pertama adalah tax amnesty harus dirancang sebagai titik tolak dari sistem perpajakan yang baru melalui rekonsiliasi data atau tax reform. "Sebelum ada sistem perpajakan yang baru, kita beri pengampunan pajak," imbuh Agus.
Sebelum beri pengampunan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) disarankan memiliki data akurat dan membangun administrasi yang kuat dan efektif. Selanjutnya tax amnesty juga harus didukung dengan pelaksanaan yang jelas dan mengikat bagi semua wajib pajak (WP) yang ajukan tax amnesty.
Agus kemudian menyarankan agar pengampunan pajak dilaksanakan mendadak dan jangka waktu pendek maksimal satu tahun saja.
"Hal ini diikuti dengan peningkatan audit dan pengenaan sanksi yang lebih berat bagi WP yang tidak ajukan tax amnesty. Selain itu, tax amnesty juga harus diikuti dengan penegakan hukum yang tegas," pungkas Agus.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca SelengkapnyaBank Dunia yang menyebut Indonesia harus bisa menyediakan lapangan kerja berkualitas agar bisa menjadi negara berpendapatan tinggi.
Baca SelengkapnyaBayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Melalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.
Baca SelengkapnyaBareskrim Polri bertugas menangani seluruh tindak pidana asal dari pencucian uang.
Baca SelengkapnyaSGIE adalah sebuah laporan yang mana dalam laporan tersebut menampilkan peringkat negara-negara yang menerapkan ekonomi syariah.
Baca SelengkapnyaHasil sengketa Pilpres punya pengaruh terhadap kemampuan keuangan negara.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan Sigit saat membuka pelaksanaan Rapim Polri di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Kamis, 29 Februari 2024
Baca SelengkapnyaKeduanya membahas tentang situasi dan kondisi dunia saat ini, termasuk kepada masalah ekonomi dan keamanan negara.
Baca Selengkapnya