Santainya pemerintah hingga pelaku usaha atas isu rush money

Awal pekan ini, masyarakat diramaikan kabar yang beredar di media sosial mengenai ajakan untuk menarik uang dari bank secara bersama-sama pada 25 November. Gerakan ini dilakukan bersamaan dengan rencana dilaksanakannya demo susulan pada 25 November terkait kasus penistaan agama Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahja Purnama atau Ahok.Menanggapi kabar ini sejumlah kalangan baik di pemerintah, pelaku bisnis, hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menanggapi santai. Mereka kebanyakan tidak terlalu khawatir dan meminta masyarakat tetap tenang.Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, menilai para aktor politik saat ini sudah tidak memiliki sifat negarawan. Sebab, tidak bisa menempatkan suatu kepentingan dalam koridornya."Itu sih janganlah mengada-ada, itu namanya sudah mengalihkan langkah-langkah sifatnya ekonomi. padahal itu persoalan politik. itu namanya sudah tidak negarawan," kata Menko Darmin di Kantornya, Jakarta.Menko Darmin percaya gerakan rush money tak mungkin terjadi. "Jangan terlalu sensitif terhadap isu macam-macam. Tidak ada alasan untuk terjadi rush money," katanya.

Ketika ditanyai mengenai efek pada ekonomi, Darmin mengaku tidak tahu. Namun, demo menurut Darmin tidak ada untungnya sama sekali.

"Saya tidak tahu, tapi jangan lupa tergantung seberapa masif, tapi saya melihat hal-hal itu tidak bagus dilakukan, karena enggak ada yang untung sama sekali," katanya.

Selain Menko Darmin, salah satu wanita paling berpengaruh di dunia pun turut menanggapi kabar ini. Siapa dan apa katanya?

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, kabar gerakan rush money atau penarikan uang secara besar-besaran di bank pada 25 November 2016 akan merusak pasar keuangan. Dampaknya tidak hanya pada industri, namun juga, kehidupan masyarakat luas."Tindakan (rush money) yang bisa merusak perbankan itu sebenarnya akan merusak kepentingan masyarakat sendiri," kata Sri Mulyani.Tak hanya itu, gerakan rush money tidak mendukung upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Gerakan itu juga bertentangan dengan upaya pemerintah untuk menumbuhkan ekonomi nasional."Oleh karena itu hati-hati dalam melakukan tindakan yang bisa saja melukai dan memengaruhi kepentingan masyarakat sendiri," kata dia.Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo, dari kalangan pelaku usaha, mengimbau masyarakat untuk tidak khawatir dengan adanya isu gerakan rush money atau penarikan uang secara besar-besaran pada 25 November mendatang. "Saya berharap masyarakat tidak khawatir dan tidak terpancing, karena perbankan ini harus kita pelihara," kata Kartika.Dia menjelaskan, perbankan merupakan sistem keuangan yang paling besar di Indonesia, apabila goyah tentunya berdampak pada perekonomian di Tanah Air. "Kalau saya sih tidak khawatir karena pasar tidak akan terpancing lah," ujarnya.Anggota DPR meyakini seruan untuk melakukan rush money dipercaya hanya sebagai upaya memperkeruh suasana kasus Ahok. Isu ini hanyalah bagian dari permainan politik. Bagaimana detailnya?

Anggota Komisi XI F-NasDem Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jhonny G Plate, mengatakan isu rush money atau penarikan uang bersama-sama dari bank hanya upaya oknum untuk memperkeruh suasana serta menciptakan kepanikan dan ketakutan di masyarakat terkait kasus Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama dalam kasus dugaan penistaan agama. Masyarakat diminta tidak perlu panik karena ini bagian dari permainan politik."Stabilitas perekonomian dan moneter kita dalam keadaan yang baik, ketahanan likuiditas perbankan kita juga baik," tegasnya.Jhonny menduga ada aktor intelektual yang memanfaatkan momen kasus Ahok untuk memainkan isu gerakan rush money ini untuk kepentingannya sendiri. "Pasti ada kelompok yang menggerakkan dan memainkan isu tersebut hanya demi kepentingan jangka pendek kelompoknya saja dan mereka tentu tidak berpihak pada kepentingan perekonomian nasional. Tidak perlu meniru perjuangan kelompok seperti ini," tuturnya.Jhonny melanjutkan masyarakat tidak perlu cemas dengan adanya rumor rush money pada 25 November mendatang. Jhonny menegaskan pemerintah telah memiliki dasar hukum yakni Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan untuk menjaga sistem keuangan dan pembayaran dari kerusakan keuangan domestik."Masyarakat tidak perlu cemas, kita sekarang sudah mempunyai UU PPKSK yang menjaga sistim keuangan dan sistim pembayaran kita," kata Jhonny.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan bahwa tidak ada aksi penarikan uang secara besar-besaran dari bank terkait dengan rencana demo tanggal 25 November mendatang. Menurutnya, itu adalah kabar bohong (hoax) semata."Jadi begini, ada beredar di medsos tentang adanya berita bahwa masyarakat agar mengambil uang (rush money) di bank karena ada kerusuhan dan lain-lain, saya nyatakan itu hoax karena sumbernya tidak jelas, fatwanya juga tidak ada," tegas Kapolri ketika berkunjung ke Kantor MUI di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat.