Sambangi KPK, Menhub Budi minta pendampingan di proyek-proyek besar

Merdeka.com - Hari ini, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendapatkan pendampingan dalam proyek infrastruktur. Sebab, saat ini Kementerian Perhubungan sedang mengerjakan proyek strategis yang mengeluarkan dana yang besar.

"Kami minta waktu untuk konsultasi kita tahu bahwa dalam menyelenggarakan pemerintah butuh ada pengetahuan untuk pendampingan baik teknis maupun komunikasi, oleh karenanya pagi ini sekjen dan irjen bertemu ketua KPK didampingi beberapa deputi. Kita berkeinginan pendampingan BPK," ujar Menteri Budi di gedung KPK, Senin (13/3).

"Karena Kemenhub dapat amanah untuk laksanakan proyek staretgsi nasional di Surabaya, Palembang, Kalimantan, Sulawesi dan beberapa kota lain. Ada yang sudah berjalan, ada yang akan dan mungkin akan kita jalankan," sambungnya.

Lebih lanjut, Budi menegaskan pendampingan ini terkait kasus OTT beberapa lalu yang terjadi di Kemenhub. Hal ini sebagai salah satu pencegahan terjadinya tindak korupsi di Kemenhub.

"Berkenaan pendampingan, kita minta pendampingan, pasca OTT, agar proses OTT itu diberikan pendampingan agar moral lebih baik," kata Budi.

Budi menambahkan saat ini Kemenhub juga sedang mengerjakan beberapa proyek termasuk LRT. Proyek ini sudah berjalan dan untuk mengawasi adanya penyelewengan dana.

"Ada proyek-proyek, dua LRT ada di Palembang dan Jabodebek ini melalui Perpres sudah dikontraktornya, dan sudah berjalan tapi proses situ memang harus didampingi. Oleh karenanya kita minta saran pendampingan dan pencegahan. Kita minta BPK untuk mengaudit, kita nantinya lapor KPK," tuturnya.

Untuk itu, Budi berharap dengan adanya sinergi ini KPK dapat mengawasi proyek-proyek besar di Kemenhub. "Melalui mekanisme yang ada, kita lakukan evaluasi dan awasi proyek-proyek ini agar berjalan baik dan hindarkan dari yang tidak diinginkan," pungkasnya.