Salurkan Bansos ke Penyandang Disabilitas, Bappenas Kumpulkan Data Lewat Komunitas

Merdeka.com - Berdasarkan data Susenas 2019, 72 persen penyandang disabilitas bekerja di sektor informal, lebih tinggi dari rata-rata nasional, yaitu sekitar 53 persennya pekerja informal. Tingkat kemiskinan penyandang disabilitas juga lebih tinggi yaitu 15 persen, dibanding tingkat kemiskinan nasional yaitu 9,2 persen.

Dari aspek kesehatan, penyandang disabilitas fisik tertentu cenderung lebih rentan untuk tertular Covid-19 dan mengalami episode yang lebih parah. Susenas 2019 juga menunjukkan terbatasnya akses teknologi informasi bagi penyandang disabilitas sehingga physical distancing atau memperoleh informasi terkait pandemi dengan cepat lebih sulit dilakukan.

Untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan, pemerintah telah memberikan beberapa bantuan sosial dengan memaksimalkan program reguler dan menghadirkan program baru, di antaranya Program Sembako, Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial Khusus DKI Jakarta dan Bodetabek, Bantuan Sosial Tunai di luar Jabodetabek, Subsidi Listrik, BLT Dana Desa, Kartu Prakerja, dan Stimulus UMKM.

Dalam waktu dekat, pemerintah akan menerapkan normal baru, di mana masyarakat diharapkan dapat tetap produktif dengan mematuhi protokol kesehatan. Program pemulihan ekonomi diharapkan dapat memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

Pemerintah juga berupaya untuk memastikan penyandang disabilitas mampu beradaptasi dan tetap produktif dengan kondisi baru tersebut. Untuk itu, perlu dilakukan pembahasan untuk memastikan penyandang disabilitas memiliki akses yang memadai terhadap informasi dan layanan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial untuk menjalani kebiasaan baru selama dan pasca Covid-19.

Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Maliki mengatakan, pihaknya sudah mempunyai Rencana Induk Penyandang Disabilitas yang membidik peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dan mengakomodasikan kebutuhan mereka.

Rekomendasi untuk dapat mengikutsertakan penyandang disabilitas dalam pemulihan ekonomi di antaranya adalah dengan mendorong kegiatan yang berbasis komunitas. Menurutnya, situasi pandemi covid-19 adalah waktu yang tepat untuk pendataan penyandang disabilitas agar penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.

"Ini seharusnya, seluruh seluruh komunitas bisa lakukan identifikasi, memberikan rekomendasi pada pemerintah daerah, siapa saja penyandang disabilitas di komunitas tersebut. Jadi, ada penyediaan by name, by address sehingga kita mempunyai referensi," kata Maliki melalui keterangan resminya, Jumat (12/6).

Sementara itu, Kuasa Usaha Kedutaan Besar Australia Allaster Cox menyampaikan Pemerintah Australia akan melakukan kerja sama untuk mendukung Indonesia dan organisasi masyarakat sipil untuk mengatasi pandemi Covid-19. Termasuk kata dia dukungan kepada penyandang disabilitas.

"Pemerintah Australia akan terus bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan kebijakan perlindungan sosial yang inklusif terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang paling rentan, terutama anak-anak, penyandang disabilitas dan lansia," Allaster.