Saling kritik dan sindir menteri ekonomi kabinet Jokowi-JK

Merdeka.com - Kabinet kerja Jokowi-JK tengah mendapat sorotan publik. Kegaduhan serta saling lempar kritik terjadi di antara para menteri, bahkan melibatkan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Semua bermula dari pernyataan Menko Kemaritiman Rizal Ramli yang mengusulkan agar Presiden Joko Widodo membatalkan rencana pembelian pesawat oleh Garuda Indonesia. Alasannya, aksi bisnis tersebut bisa berujung kebangkrutan maskapai pelat merah tersebut.

Tidak hanya itu, Menko Rizal Ramli juga menyampaikan pernyataan yang memancing menteri lain dan Wakil Presiden JK ikut angkat bicara. Yakni terkait rencananya mengevaluasi mega proyek 35.000 MW. Dia menilai program tersebut terlalu ambisius. Setelah dua pernyataan itu, para menteri saling sindir dan mengkritik. Bahkan terang-terangan Menko Rizal Ramli menantang debat Wapres JK.

Pengamat politik, anggota DPR, kalangan akademisi pun ramai-ramai mengomentari kondisi internal kabinet kerja yang mulai gaduh.

Harus diakui, beberapa menteri di kabinet kerja memang cenderung ceplas ceplos. Saling sindir dan kritik sesungguhnya bukan hal baru namun justru makin panas setelah ucapan kontroversi Menko Rizal Ramli. Merdeka.com mencatat beberapa kejadian saling sindir dan kritik di kalangan menteri-menteri bidang ekonomi kabinet kerja Jokowi-JK. Berikut paparannya.

Menteri Sofyan sindir sistem pendidikan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil menyebut, sistem pendidikan di Indonesia harus dikaji ulang. Pasalnya, sumber Daya Manusia (SDM) yang dihasilkan belum siap berkompetisi.

Menurutnya, pengkajian ulang ini harus segera dilakukan oleh pemerintah. Mengingat Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang sudah di depan mata dan tenaga kerja Indonesia harus sudah siap.

"Sistem pendidikan masih harus dipikirkan ulang. Kenapa semakin tinggi pendidikan semakin dependent, bukan independent. Ini ada yang salah dalam sistem pendidikan kita," ujarnya di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (19/8).

Sofyan mencontohkan, saat ini masih banyak pengusaha berpendidikan rendah. Sehingga dia sempat mempertanyakan manfaat dari pendidikan tinggi.

Selain itu, mantan Menteri BUMN ini bingung dengan penerapan sistem rangking di sekolah. Sebab cara mendidik menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pendidikan SDM.

"Apa benar sistem memberi rangking itu? Apa benar? Gimana kita didik anak kita supaya bersiap ke dunia yang enggak pernah kita bayangkan ini," tegasnya.

Menteri ESDM sindir Menko Rizal Ramli

Pernyataan Menko bidang kemaritiman Rizal Ramli mengenai rencana mengevaluasi megaproyek 35.000 MW membuat suasana di dalam kabinet memanas. bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritik pernyataan itu yang disebutnya keluar tanpa dipelajari terlebih dulu. Seolah tak mau disalahkan, Menko Rizal justru balik 'menantang' Wapres JK berdebat di depan umum.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said memiliki pandangan sendiri. Meski untuk merealisasikannya bukan hal mudah, proyek 35.000 MW harus tetap dijalankan.

Menteri Sudirman Said mengingatkan, jika proyek ini tidak diwujudkan, dampaknya besar ke seluruh rakyat. Sebab, listrik merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Sudirman mengibaratkan pembangunan proyek ini seperti perjuangan yang dilakukan pahlawan dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia.

Dengan memodifikasi pepatah, Menteri ESDM seolah menyindir Menko Rizal Ramli yang sebelumnya menyangsikan implementasi mega proyek ini.

"Lebih 70 tahun lalu para pejuang merdeka atau mati. Kalau kita sekarang 35.000 MW atau mati lampu. Ada pepatah mengatakan, dari pada mengutuk kegelapan baik kita membangun 35.000 MW," tegasnya.

Sindir Rizal Ramli, JK sebut menteri harus paham sebelum bicara

Baru dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli sudah membuat 'gerah' menteri-menteri Kabinet Kerja. Sebab ocehannya yang meminta Presiden Joko Widodo agar menunda pembelian pesawat Airbuss menuai polemik.

Presiden Jokowi sudah menegur kesalahan anak buahnya. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, seharusnya Rizal Ramli memahami terlebih dahulu setiap persoalan sebelum berkomentar.

"Itu sudah ditegur oleh Presiden. Makanya paham dulu, (Garuda Indonesia) tidak pernah beli, baru penandatanganan letter of intent, saya berminat, bukan kesepakatan jual beli," kata JK di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8).

JK menegaskan agar setiap menteri harus memahami setiap perkara sebelum mengeluarkan pernyataan atau komentar. Menurut JK, akan berbahaya apabila seorang menteri yang tidak memahami persoalan, lantas mengeluarkan pernyataan.

"Ya tentu semuanya menteri itu harus paham dulu baru bicara, jangan bicara tanpa paham persoalan, itu berbahaya," kata JK.

Menteri Rini minta Menko Rizal tak ikut campur

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno geram Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli ikut mengurusi Garuda Indonesia. Dia mengatakan Garuda Indonesia berada di bawah kewenangannya dan bertanggung jawab pada Menko Perekonomian Darmin Nasution.

"BUMN itu (Garuda) jelas di bawah Kemenko Perekonomian, bukan di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Jadi, jangan ada yang mencampuri Garuda di luar Kemenko Perekonomian," kata Rini, saat 'Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Pada Kementerian BUMN TA 2014 dan Pemaparan Sinergi BUMN' seperti dilansir dari Antara, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (13/8).

Menteri Susi sindir mendag dan menperin

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyindir dua koleganya yaitu Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Kedua kementerian ini disebut masih tertutup soal kebijakan impor garam yang merugikan rakyat kecil khususnya petani.

Dalam pandangan Susi, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian seharusnya terbuka mengenai kebijakan ini dan menjelaskan alasan garam harus diimpor. Pasalnya, petani di dalam negeri selama ini kesulitan menjual garam mereka karena harus bersaing dengan garam impor.

Susi enggan menjelaskan importir yang bermain di balik derasnya keran impor garam. Dia menyebut importir garam dengan sebutan Samurai.

"Itu kementerian perdagangan dan perindustrian harus buat penjelasan. Tidak boleh begitu seharusnya sebagai bisnis garam. Petani kita bisa susah terus dan tidak boleh begitu. Saya mau perdagangan, perindustrian buat data siapa itu Samurai 5 dan Samurai 7," ucap Susi di KKP, Jakarta, Senin (8/12).