Said Didu: TNI lakukan kesalahan menyerahkan bandara ke Inkopau

Merdeka.com - Maskapai Penerbangan Lion Air, dituding sebagai biang kerok dalam kisruh perebutan bandara Halim Perdana Kusuma. Mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu menilai, Lion Air memakai modus jalur hukum guna menguasai seluruh aset.

Menurut Didu, maskapai milik pengusaha Rusdy Kirana merebut Bandara Halim Perdanakusuma dengan cara klasik. Sebab, dirinya merasa langkah itu sering kali dipakai. "Modus pelepasan aset negara lewat pengadilan itu sudah sering terjadi, 90 persen menang," kata Didu di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (20/10).

Dia menegaskan, kesalahan terbesar bukanlah antara Angkasa Puta II dan Induk Koperasi TNI AU (Inkopau). Tetapi, masalah bahwa Lion dan Inkopau tidak ada koordinasi dengan pihak terkait. TNI telah melakukan kesalahan dengan menyerahkan bandara ke Induk Koperasi Angkatan Udara (Inkopau).

Padahal, kata dia, dalam undang-undang TNI dilarang berbisnis. "Masa komplek utama hilang. Kalau pangkalan utamanya bisa dikelola swasta, itu menunjukkan bahwa asetnya yang lain bisa saja dikelola pihak lain juga" ujarnya.

Sebelumnya, maskapai penerbangan Lion Air memperkuat posisi di percaturan bisnis penerbangan semakin kuat. Setelah ekspansi bisnis besar-besaran dengan memborong pesawat untuk memperkuat armadanya, maskapai milik Rusdi Kirana juga siap mengelola bisnis bandara.

Saat ini, Lion Air berencana untuk menguasai pengelolaan Bandara Halim Perdanakusuma. Rencana pengambilalihan pengelolaan bandara ini cukup mengejutkan karena tidak berselang lama sejak maskapai tersebut mengumumkan untuk membangun bandara sendiri di Banten.

Pemerintah melalui Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mempersilakan maskapai penerbangan Lion Air, mengembangkan Bandara Halim Perdanakusuma. Menurutnya, saat ini ada beberapa pihak yang bisa mengembangkan bandara yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Bandar Udara pemerintah maupun swasta.

"Prinsip kalau keterbatasan dana pemerintah, kita terbuka swasta membangun bandara. Swasta boleh dengan syarat Badan Usaha Bandar Udara. Kita mengatakan rencana pengembangan airport atau membangun baru," kata Bambang ketika ditemui di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta.

Pengembangan bandara ini dilakukan Lion Air menyusul keputusan Mahkamah Agung yang menyerahkan pengelolaan bandara kepada PT Angkasa Transportindo Selaras (ATS).

Lion Group memiliki 80 persen saham di ATS sedangkan Inkopau menguasai 20 persen saham sisanya. Angkasa Pura II sendiri sebelumnya juga telah mengajukan kasasi membatalkan putusan tersebut. Tapi MA menolak.