Merdeka.com - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih membahas rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. Meski masih wacana, ternyata pemerintah sudah mendapat sambutan baik dari negara lain. Mereka menyatakan akan ikut berinvestasi di Indonesia.

Direktur Jendral Energi Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Rida Mulyana mengaku, sejauh ini Rusia paling agresif menawarkan paket investasi nuklir. Mulai dari pembangunan hingga pendidikan bagi tenaga ahli dalam negeri.

"Yang paling agresif negara yang datang ke kita Rusia. Mereka menawarkan paket yang mulai ngajarin kita, bagaimana nuklir itu dikelola, mendidik orangnya, fasilitasnya, membangunnya, merawatnya, sampai mengurus limbahnya. Mereka paket," kata Rida di Jakarta, Senin (10/8).

Selain Rusia, lanjut Rida, Iran juga berminat untuk investasi ini. Tercatat Iran berminat investasi PLTN sejak 2012 silam. "2012-2013. Sudah ngobrol-nogbrol. Baru ngobrol saja, belum sampai write down MoU atau kerjasama konkret belum. Kita lagi mengurutkan perlunya kita apa," ungkapnya.

Namun demikian, pembangunan pembangkit tenaga nuklir masih menimbulkan pro dan kontra. Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Rinaldy Dalimi mengungkapkan selama ini masyarakat terjebak salah kaprah memahami penggunaan nuklir untuk sumber energi.

Salah kaprah pertama terkait anggapan jika tenaga nuklir merupakan energi yang murah. "Itu tidak benar. Betapa mahalnya teknologi nuklir ini," ujar Rinaldy dalam diskusi Energi Kita yang digelar merdeka.com, RRI, IJTI, IKN dan Sewatama di Restoran Bumbu Desa, Jakarta Pusat, Minggu (7/6).

Dia berkaca dari kejadian meledaknya PLTN di Fukushima, Jepang. Akibat kejadian tersebut, standar pembangunan PLTN dibuat tinggi demi keamanan. Otomatis biaya yang dibutuhkan juga besar. Belum lagi biaya perbaikan jika mengalami kejadian seperti yang dialami PLTN Fukushima yang disebut-sebut menghabiskan Rp 600 miliar.

"Ini selama 5 tahun Batan tidak berhasil yakinkan DEN," ujar Rinaldy dalam diskusi 'Energi Kita' di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (7/6).

Salah kaprah kedua, anggapan yang menyebut jika Indonesia kaya akan sumber daya uranium. Padahal belum ada bukti yang valid soal ketersediaan bahan baku alam tersebut.

"Saya mendapat data uranium bisa untuk 130 tahun itu tidak benar. Ada dua mantan Menristek mengatakan uranium melimpah karena di laut ada uranium. Keberadaan uranium ini kita belum ada bukti," tambahnya.