Rupiah tembus Rp 13.800 per USD, pemerintah rapatkan barisan

Merdeka.com - Pemerintah hari ini, Kamis (13/8) menggelar rapat koordinasi Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). Pemerintah merapatkan barisan untuk menanggulangi dampak kebijakan pemerintah China yang membuat nilai tukar Rupiah anjlok hingga tembus Rp 13.800 per USD.

Rapat tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo‎, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) C Heru Budiargo.

Bambang mengatakan, rapat kali ini terasa spesial lantaran dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang ingin mengetahui langkah pasti untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Menurut dia, kondisi makro ekonomi Indonesia masih terkendali, walaupun ada faktor eksternal yang menghantam nilai tukar Rupiah saat ini.

"Memang ada tekanan Rupiah, pasar saham dan pasar surat berharga negara, jadi kami siap memperkuat koordinasi dan mengambil kebijakan sesuai kewenangan masing-masing pasar," ujar dia usai rapat di kantornya, Jakarta, Kamis (13/8).

Namun, kata dia, pemerintah akan tetap waspada guna menjaga stabilitas keuangan yang terus tertekan karena adanya faktor eksternal. Dia meminta Bank Indonesia untuk terus memantau perkembangan nilai tukar Rupiah terhadap USD.

"BI dan pemerintah ada di pasar untuk jaga SBN. Dalam menjaga pelemahan Rupiah, FKSSK meneguhkan komitmen perkuat sinergi kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas keuangan," kata dia.

Sementara itu, Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, depresiasi kurs Rupiah semakin dalam karena kebijakan devaluasi Yuan dan kebijakan bank sentral AS yang akan menaikkan suku bunga. Namun, pelemahan Yuan juga berdampak pada nilai tukar mata uang negara berkembang selain Indonesia.

"Karena di China terjadi pelemahan kinerja ekspor, capital outflow, sehingga kebijakan ini berdampak negatif terhadap mayoritas mata uang negara lain, termasuk Indonesia," kata Agus.