Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Rupiah melemah, pemerintah siapkan empat paket stimulus perekonomian

Rupiah melemah, pemerintah siapkan empat paket stimulus perekonomian Jokowi pimpin ratas soal pariwisata di Istana Bogor. ©Setpres RI/Rusman

Merdeka.com - Pemerintah tengah mempersiapkan paket stimulus untuk menggenjot perekonomian Indonesia yang tengah melemah. Paket ini akan dibagi menjadi empat. Pertama, fiskal dan keuangan. Kedua,‎ deregulasi. Ketiga, peraturan energi. Keempat, masalah pangan. Masing-masing paket akan terdiri lebih dari satu kebijakan.

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, paket pertama mengenai fiskal dan keuangan akan membahas soal kepemilikan rumah dan apartemen. Selain itu juga, peraturan debt to equity ratio pinjaman luar negeri bagi perusahaan dalam negeri.

"Kalau modalnya kecil jangan minjamnya banyak dong. Jadi susah. Kami semuanya juga ikut susah," ‎terangnya di Kantornya, Jakarta, Rabu (2/9).

Pengaturan fiskal dan keuangan nantinya juga mengatur mengenai penggunaan dana desa. Di mana pemerintah menginginkan pencairan anggaran fokus untuk sejumlah program kegiatan prioritas.

"Kemudian untuk pengeluaran per desa itu yang Rp 40-an triliun‎ untuk tahun ini itu memang akan dibuat aturannya supaya jangan terlalu menyebar penggunaannya. Fokuskan saja. Pada dua atau tiga kegiatan, seperti irigasi pedesaan, jalan dan jembatan pedesaan," tambahnya.

Paket kedua, dia mengungkapkan, akan ada banyak deregulasi yang dilakukan dalam waktu dekat, terutama menyangkut investasi sektor industri dan perdagangan. Bahkan, total ada ratusan aturan yang akan dipangkas.

"Mereview ada yang diubah sebagian, ada yang total. Itu ada yang disederhanakan dalam peraturannya," tuturnya.

Paket ketiga mengenai regulasi energi. Pemerintah akan mengintensifkan percepatan pembangunan smelter.‎

Terakhir atau keempat ialah soal pangan. Pemerintah berencana memberikan tambahan jumlah beras miskin ke-13 dan ke-14 di mana akan diberikan pada November dan Desember.

Menko Darmin mengatakan, Presiden Joko Widodo menekankan paket deregulasi sebisa mungkin diselesaikan minggu ini. Maka dari itu, kementerian terkait akan melakukan konsinyering di Istana Bogor.

"Kementerian yang diperlukan akan dipanggil di sana. Nginep di sana. Kalau Kadin diperlukan akan dipanggil ke sana,"‎ tutupnya.

(mdk/bim)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Penerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun

Penerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun

Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.

Baca Selengkapnya
Keuangan Masyarakat Sudah Pulih, Kadin Proyeksi Perputaran Uang Selama Lebaran Tembus Rp157,3 Triliun

Keuangan Masyarakat Sudah Pulih, Kadin Proyeksi Perputaran Uang Selama Lebaran Tembus Rp157,3 Triliun

Dengan perputaran yang cukup besar tersebut, dipastikan ekonomi daerah akan produktif mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Rupiah Lebih Perkasa dari Ringgit Malaysia dan Baht Thailand, Ini Buktinya

Rupiah Lebih Perkasa dari Ringgit Malaysia dan Baht Thailand, Ini Buktinya

Gubernur BI, Perry Warjiyo mengakui nilai tukar Rupiah masih tertekan oleh dolar AS.

Baca Selengkapnya
Jokowi Serahkan Bantuan Pangan di Maros

Jokowi Serahkan Bantuan Pangan di Maros

Bantuan tersebut sebagai upaya menghadapi kenaikan harga beras.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Tarik Utang Rp72 triliun per 15 Maret 2024, Turun Drastis Dibanding Tahun Lalu Mencapai Rp181 Triliun

Pemerintah Tarik Utang Rp72 triliun per 15 Maret 2024, Turun Drastis Dibanding Tahun Lalu Mencapai Rp181 Triliun

Secara rinci, pembiayaan utang tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp70,2 triliun atau setara dengan 10,5 persen terhadap APBN.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan

Pemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan

Melalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Terbitkan Aturan Baru, Diklaim Mampu Tingkatkan Daya Saing Ekonomi Nasional

Pemerintah Terbitkan Aturan Baru, Diklaim Mampu Tingkatkan Daya Saing Ekonomi Nasional

Tujuan aturan ini untuk memudahkan pelaku usaha dalam mendukung peningkatan daya saing ekonomi.

Baca Selengkapnya
Gubernur BI Beberkan Penyebab Menguatnya Nilai Tukar Dolar AS, Buat Rupiah Tak Berdaya

Gubernur BI Beberkan Penyebab Menguatnya Nilai Tukar Dolar AS, Buat Rupiah Tak Berdaya

Hal itu tercermin pada yield US Treasury yang meningkat sejalan dengan premi risiko jangka panjang dan inflasi yang masih di atas prakiraan pasar.

Baca Selengkapnya