Rokok buat masyarakat sulit keluar dari jurang kemiskinan

Merdeka.com - Chief of Communications and Partnership, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Ruddy Gobel, menyebut bahwa masalah rokok sangat dekat dengan persoalan kemiskinan. Menurutnya, hal ini disebabkan karena dominasi pengeluaran untuk rokok di kalangan masyarakat miskin begitu besar.

"Ini merupakan pengeluaran terbesar kedua setelah beras atau mencapai 11 persen dari total pengeluaran rumah tangga miskin," ujarnya saat Konferensi Pers Dukungan Publik Terhadap Kenaikan Harga Rokok di Indonesia, di Jakarta, Selasa (17/7).

Ruddy mengatakan pengeluaran masyarakat miskin untuk rokok yang sedemikian besar bahkan mengalahkan kemampuan pengeluaran makanan bergizi seperti telur, pengeluaran untuk pendidikan anak, dan juga pengeluaran untuk kesehatan. Dengan kondisi ini, kata dia, akan menyebabkan masyarakat miskin tersebut tetap akan berada dalam siklus kemiskinan dari generasi ke generasi.

"Untuk itu kami meminta pemerintah untuk menaikkan harga rokok setinggi mungkin sebagai salah satu langkah konkret untuk mengurangi konsumsi rokok di kalangan masyarakat miskin. Sehingga pengeluarannya dapat dialihkan untuk konsumsi makanan bergizi, biaya pendidikan dan kesehatan yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada upaya pengentasan kemiskinan," jelasnya.

Ruddy melanjutkan, dengan menaikkan harga rokok secara signifikan, diharapkan tingkat konsumsi rokok terhadap masyarakat miskin akan berkurang. "Kalau kenaikan sekedar naik dalam batas yang tidak terlalu besar itu barangkali tetap akan dibeli. Tetapi kalau dalam jumlah yang signifikan bahkan sampai naik 100 persen itu bisa membuat masyarakat miskin itu berpikir dan beralih kebutuhannya untuk kebutuhan lain," kata Ruddy.

"Ya kalau dari pandangan kami semakin besar kenaikannya maka dampaknya terhadap keengganan untuk mengonsumsi rokok itu semakin besar. Tinggal tergantung keputusan pemerintah aja ya dikaji dari berbagai aspek," tambahnya.

Sebagai informasi, berdasarkan hasil survei Komnas Pengendalian Tembakau dan Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI) menunjukkan sebanyak 66 persen dari 404 responden perokok akan berhenti membeli rokok apabila harga rokok naik menjadi Rp 60.000 per bungkus dan sebanyak 74 persen dari 404 responden perokok mengatakan akan berhenti merokok apabila rokok naik menjadi Rp 70.00 per bungkus.