RJ Lino mau mundur dari jabatannya, Wapres JK sebut bukan ancaman

Merdeka.com - Akhir pekan lalu Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri melakukan penggeledahan kantor PT Pelindo II, termasuk ruangan Direktur Utama RJ Lino.

RJ Lino berang dan memprotes aksi penggeledahan tersebut ke Menteri Bappenas Sofyan Djalil. Bahkan dia meminta Sofyan Djalil menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo bahwa dirinya siap mundur lantaran merasa dirugikan atas kejadian itu.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) justru melihat pernyataan RJ Lino bukan merupakan bentuk ancaman.

"Masak Lino mengancam. Tak ada mengancam-mengancam. Siapa diancam Lino? 'Kalau begini saya keluar saja', dia ancam siapa coba? Enggak kan?" kata JK di kantornya Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (31/8).

Wapres JK meminta aparat penegak hukum mengusut persoalan yang melibatkan RJ Lino secara proporsional dan objektif. Pihak kepolisian juga diminta lebih memahami konteks kebijakan korporasi.

"Kalau melanggar atau merugikan negara dan juga terbukti, ya itu bisa ditindaklanjuti," papar JK.

Menteri BUMN Rini Soemarno sempat mengkhawatirkan kondisi yang menimpa RJ Lino akan merembet ke pejabat-pejabat perusahaan BUMN yang lain. Terkait kekhawatiran ini, JK menegaskan, aparat hukum harus bertindak sesuai aturan.

Ketua umum PMI ini mengakui penggeledahan di kantor RJ Lino membuat khawatir banyak pihak dan dirinya sudah mendapatkan laporan terkait hal itu.

"Karena itu intinya Kepolisian, Kejaksaan, KPK, pemerintah minta sesuai aturan. Kalau kebijakan lewat undang-undang administrasi pemerintahan. Kalau perdata lewat KUHP Perdata. Kalau ini ada merampok atau mencuri, ya otomatis ini kriminal. Ya Lino harus dilihat seperti itu, masalahnya apa? Kalau hanya masalah kebijakan korporasi ya harus korporasi dong. Kesalahan korporasi belum tentu kriminal," tutup JK. (mdk/noe)