RJ Lino di tengah pusaran masalah dan kontroversi

Merdeka.com - Nama Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino tengah jadi sorotan publik. Jumat (28/8), kantor dan ruangannya digeledah Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri.

Penggeledahan terkait penyangkaan pencucian uang miliaran rupiah dengan predikat crime korupsi oleh pihak Pelindo II. Korupsi ini diduga terkait pengadaan 10 unit mobil crane.

Menilik ke belakang, sosok RJ Lino selama ini memang dekat dengan kontroversi. Dia tidak segan-segan berbeda pendapat dan mengkritik kebijakan pemerintah yang tak sesuai dengan pandangannya. Bahkan dia mengaku sering selisih paham dengan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

Tidak hanya itu, relasi RJ Lino dengan anak buahnya di Pelindo pun tidak berjalan baik. Beberapa kali serikat pekerja JICT melakukan aksi demo, bahkan mereka berani mempidanakan RJ Lino.

Merdeka.com mencatat kontroversi dan persoalan yang bersinggungan dengan RJ Lino. Berikut paparannya.

Ancam Presiden Jokowi

Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino merasa geram dengan tindakan Bareskrim Mabes Polri yang menggeledah kantornya hari ini. Bareskrim menggeledah PT Pelindo II untuk mencari bukti dugaan korupsi pengadaan 10 unit mobil Crane.

RJ Lino bahkan langsung melaporkan hal ini kepada Kepala Bappenas Sofyan Djalil, usai tahu kantornya digeledah. Lewat sambungan telepon, dia meminta agar Sofyan melapor ke Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan persoalan ini segera. Jika tidak, dia mengancam bakal mundur dari posisi dirut PT Pelindo secepatnya.

"Ini contoh enggak baik untuk negeri ini. Kasih tahu Pak Presiden, kalau caranya begini saya berhenti saja besok," kata RJ Lino kepada Sofyan Jalil via telepon di Kantor Pusat PT. Pelindo II, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (28/8).

Kepretan Menteri Rizal

Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II R.J Lino memastikan tidak akan membangun kereta kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok. Sebab transportasi berbasis rel tersebut tak efektif untuk mengangkut kontainer dan berbiaya tinggi.

Dengan kata lain, truk dinilai masih menjadi pilihan utama. Meskipun, konsekuensinya kemacetan di jalan di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok menjadi tak terhindarkan.

"Tidak ada yang bisa mengalahkan efisiennya truk. cost kereta kontainer akan lebih mahal karena melalui proses double handling. Pertama pengakutan dengan kereta, kemudian pengangkutan dari stasiun ke truk," kata Lino, di Jakarta, Rabu (10/12).

Sikap ini mengundang reaksi dari Menko bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli. Penolakan Pelindo pada kehadiran kereta pelabuhan menjadi salah satu penyebab lambannya waktu bongkar muat atau dwelling time.

"Karena mungkin bisnisnya kan kalau ada kereta api bisa berkurang. Sebab itu kami mau tegas, kali ini tidak ada lagi penolakan. Kalau menolak kita kepret. Esensinya harus ada jalur KA ke lokasi unloading," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli yang ditemui di Kantornya, Jakarta, Selasa (25/8).

Spanduk mohon doa jadi menteri

Pantauan merdeka.com, satu spanduk dengan gambar RJ Lino, terpampang di jembatan penyeberangan Pasar Burung, Pramuka, Jakarta Timur. Di spanduk selain foto, juga menyertakan logo perusahaan.

Spanduk tersebut bertuliskan 'Mohon doa dan dukungannya agar saya terpilih sebagai Menteri Maritim pada Kabinet Jokowi-JK'. Bahkan, dalam kalimat spanduk tersebut bertuliskan 'Tol Laut ada murni ide saya.. !!!'

Saat dikonfirmasi, bos Pelindo II tersebut membantahnya. Dikatakannya, spanduk tersebut merupakan tindakan keusilan seseorang yang tidak suka dengan dirinya. "Itu orang yang tidak suka sama saya saja. Itu bukan dari saya. Itu orang yang tidak suka sama saya saja. Saya tidak tahu orangnya siapa. Kalau di pelabuhan musuh saya banyak," ujarnya kepada wartawan, Jakarta, Senin (6/10).

Diancam dipidanakan CT

Saat menjabat sebagai Menko Perekonomian, Chairul Tanjung gerah mendengar PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo II) kembali mengeluh soal kewajiban 100 persen bertransaksi memakai Rupiah. Apalagi direksi BUMN itu sudah berjanji di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk siap dilaporkan ke Kepolisian kalau tak menjalankan aturan itu.

"Enggak ada (toleransi), kan sudah janji dalam tiga bulan. Saya di depan presiden, depan kabareskrim, saya sampaikan, pak saya akan minta kabareskrim lakukan tindakan hukum," kata menko di Jakarta, Senin (21/7).

Pejabat akrab disapa CT ini pun membantah bila pemaksaan memakai Rupiah di pelabuhan bikin investor kabur. Justru, setiap pelaku usaha pelayaran asing harus dipaksa menghormati nilai tukar Indonesia itu supaya kurs menguat.

"Kita harus menghormati mata uang kita sendiri, bahwa rupiah itu yang dibuat harus memiliki daya saing. Bukan dibalik posisinya," kata CT menegaskan.

Sekadar diketahui, Direktur Utama Pelindo II Robert Joost Lino mengatakan, imbauan pemerintah agar transaksi pelabuhan sepenuhnya pakai Rupiah membikin panik perusahaan pelayaran.

"Customer kita perusahaan pelayaran kan, dia kan larinya dalam Dolar. Dia mesti beli Rupiah, karena itu perusahaan asing. Dolar itu kurs beli kan lain dengan kurs jual. Makanya kalau bikin aturan harus tahu tujuannya apa," ujarnya selepas mengikuti rapat koordinasi dwelling time di Kementerian Keuangan, Jakarta.

Pesimis target Jokowi bangun 24 pelabuhan

Direktur Utama Pelindo II, RJ Lino angkat bicara terkait rencana Presiden Joko widodo yang ingin membangun 24 pelabuhan dalam empat tahun. Lino mendukung rencana ini, namun, dengan catatan efisiensi pelabuhan harus ditingkatkan lebih dulu.

"Sebenarnya fokusnya bukan 24 pelabuhan itu, tapi efisiensi diberesin dulu," ucap Lino di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Rabu (10/12).

Namun demikian, Lino tidak menapik Indonesia membutuhkan banyak pelabuhan baru. Pembangunan harus tetap dilakukan sambil meningkatkan efisiensi pelabuhan yang ada.

"Jadi harus sambil bangun, seperti yang saya lakukan di New Priok, ini baru saya bangun akhir 2013 saya bereskan dulu efisiensi," katanya.

Lino menyebut beberapa pelabuhan yang akan dibangun tahun depan adalah pelabuhan di Kalimantan Barat, Sorong, Sumatera Selatan, Bojonegoro, serta Banten.

"Di Banten itu pelabuhan industri. Kita juga akan memperdalam Cirebon dengan panjang dermaga mencapai 800 meter," tutupnya.