Rizal Ramli ungkap alasan tolak pemberian bebas visa untuk Israel

Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli menegaskan telah mencoret Israel dari daftar negara yang diusulkan menerima fasilitas bebas visa kunjungan ke Indonesia. Hal ini dilakukan karena Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel.

"Kami coret dong, karena kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel," katanya dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Selasa (22/12).

Rizal juga mengklarifikasi pemberitaan di sejumlah media yang menyebutkan fia memberikan fasilitas bebas visa kepada Israel. Dari 95 negara yang diusulkan menerima fasilitas tersebut, pihaknya mencoret 11 negara atas alasan tertentu.

"Kemarin bukan salah sebut, tapi saya bilang itu (84 negara) baru usulan penerima bebas visa. Israel masuk dalam 11 negara yang dicoret mendapatkan fasilitas bebas visa," ucapnya, mengklarifikasi.

Rizal mengaku juga mencoret beberapa negara yang dianggap terlibat aktif dalam perdagangan narkoba dan penyebar ideologi ekstrem dan radikalisme. "Yang terakhir kita coret itu Israel. Jadi dari 95 negara yang diusulkan, dikurangi 11 negara jadi 84 negara yang diberikan bebas visa kunjungan," ujarnya.

Pemerintah akan menambah fasilitas bebas visa kunjungan kepada 84 negara tambahan.

Dalam daftar sementara negara-negara yang diusulkan menerima bebas visa kunjungan di antaranya Australia, Brazil, Ukraina, Kenya, Uzbekistan, Bangladesh, Kamerun, Palestina, Honduras, Pakistan dan Mongolia.

Kemudian Uruguay, Bosnia Herzegovina, Kosta Rika, Albania, Mozambik, Macedonia, El Salvador, Zambia, Moldova, Madagascar, Goergia, Namibia, Kiribati, Armenia, Bolivia, Bhutan, Guatemala, Mauritania dan Paraguay.

Pemberian fasilitas bebas visa kunjungan ke Indonesia itu diharapkan bisa mendorong kunjungan wisatawan mancanegara ke Tanah Air yang ditargetkan mencapai 20 juta orang pada 2019.

Pasalnya, dari pemberian fasilitas bebas visa kunjungan yang diberikan Oktober lalu kepada 47 negara telah mendorong pertumbuhan kunjungan wisatawan hingga 19 persen, jauh lebih tinggi dibanding pertumbuhan normal yang berkisar 6 persen hingga 8 persen.

Deputi II Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Kemaritiman Agung Kuswandono mengatakan daftar negara-negara tersebut masih dalam pembahasan.

"Diharapkan Perpres soal ini sudah bisa ditandatangani segera dan mudah-mudahan sudah bisa berlaku Januari," katanya.