Rizal Ramli: Proses seleksi DK OJK sepatutnya secara terbuka

Merdeka.com - Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengingatkan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebaiknya diisi orang profesional yang independen, bukan oleh orang-orang yang dekat dengan Menteri Keuangan.

"Kalau OJK diisi oleh orang-orang dekat Menteri Keuangan, maka kerja OJK dapat menjadi tidak independen dan tidak profesional," kata Rizal Ramli seperti ditulis Antara di Jakarta, Selasa (28/2).

Menurut Rizal, proses seleksi calon anggota OJK yang dilakukan secara tertutup tidak objektif.

Rizal menilai, hasil seleksi yang dilakukan Panitia Seleksi yang diketuai Menteri Keuangan, memilih calon anggota OJK berdasarkan faktor kedekatan.

"Saya dulu turut merancang pembuatan UU OJK. Proses seleksi calon anggota OJK sepatutnya secara terbuka, objektif dan independen," ucap Rizal.

Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Hatta menduga, seleksi anggota OJK ada konflik kepentingan dari Panitia Seleksi yakni terkesan ingin menguasai OJK atau memanfaatkan OJK untuk kepentingan Pemilu 2019.

"OJK ini lembaga yang sangat strategis di bidang keuangan. Satu-satunya lembaga yang punya kewenangan penyidikan, di luar kepolisian, KPK dan Kejaksaan. Wewenang itu kelihatannya menjadi incaran maka timbullah konflik kepentingan," kata Hatta.

Hatta mengatakan 35 nama yang lolos seleksi tahap II, tidak terdapat nama-nama yang sebelumnya cukup berhasil memimpin OJK selama ini, seperti Ketua OJK Muliaman D Hadad dan anggota OJK Nelson Tampubolon. Nama lain yang tidak lolos namun diyakini memiliki kapasitas di antaranya, Direktur Bursa Efek Jakarta (BEJ) Tito Sulistyo dan mantan pimpinan KPK Adnan Pandu Praja.

"Hasil ini menimbulkan kesan ada konflik kepentingan yang sangat kuat dari anggota-anggota panitia seleksi," ujar M Hatta.

Dari nama-nama yang lolos, politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini menduga penilaiannya sangat subjektif. Terkesan lebih banyak karena memiliki kedekatan dengan panitia seleksi.

"Muliaman dan Nelson tampaknya tidak satu visi dengan Agus Martowardojo. Makanya dicoret. Sementara Rahmat dan Nurhaida, dua-duanya dari Kemenkeu. Ini kelihatan hubungannya dengan siapa di Kemenkeu. Jadi sangat subyektif penilaiannya," ucap Hatta.