Merdeka.com - Pemerintah kecewa Prancis berencana mengenakan pajak progresif untuk semua produk berbasis kelapa sawit pada 2017. Itu tertuang dalam ‎rancangan amandemen Undang-undang Nomor 367 tentang Keanekaragaman Hayati yang diputuskan senat Negeri Napoleon Bonaperte tersebut pada 21 Januari lalu.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengaku menyurati sejumlah duta besar Indonesia di beberapa negara Eropa untuk memprotes kebijakan tersebut. Sebab, kebijakan tersebut akan mematikan ekspor CPO Indonesia ke Eropa, terutama Prancis.

"Jangan sampai hubungan Indonesia dengan Prancis yang sudah kita jalin selama ini rusak hanya karena persoalan ini," ujarnya di kantor, Jakarta, Kamis (4/2).

Meski ekspor CPO Indonesia ke Prancis tak besar. Namun, menurut Rizal, kebijakan Prancis tersebut mampu mempengaruhi negara-negara lain.

Saat ini, pajak impor CPO di Prancis sebesar 103 euro per ton. Dalam rancangan amandemen Undang-undang tersebut, pajak ditetapkan sebesar 300 euro per ton pada 2017.

Bertahap naik menjadi 500 euro per ton pada 2018, 700 euro per ton (2019), dan 900 euro per ton (2020). Setelah itu, pajak akan ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Prancis.

Khusus minyak kelapa sawit yang digunakan untuk produk makanan, ada tambahan bea masuk sebesar 3,8 persen. Untuk minyak kernel yang digunakan untuk produk makanan kena bea masuk 4,6 persen.

Anehnya, pajak itu tidak ditetapkan pada biji rapa, bunga matahari, dan kedelai atau minyak nabati yang diproduksi di Prancis.