Rizal Ramli bakal ubah aturan bagi hasil eksplorasi migas Indonesia

Merdeka.com - Pemerintahan Jokowi-JK terus berupaya melakukan inovasi agar eksplorasi minyak bumi dan gas (migas) Indonesia menarik di mata investor. Salah satu caranya adalah dengan mengubah porsi bagi hasil antara pemerintah dan investor.

Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli menjelaskan, saat ini porsi bagi hasil untuk minyak bumi‎ sebesar 85 persen untuk negara dan 15 persen untuk investor. Sedangkan untuk gas, pemerintah mendapatkan 70 persen dan investor 30 persen.

Selama ini, pemerintah tidak mengubah porsi bagi hasil dengan investor. Ini bisa menjadi penyebab lambatnya eksplorasi migas di Indonesia.

"Untuk itu kita harus lakukan pendekatan fleksibel, dalam mengatur alokasi production sharing arrangement. Selama ini enggak pernah diubah kebijakannya apapun situasinya. Pokoknya untuk minyak bumi 85 persen negara 15 persen investor, untuk gas 70 persen negara 30 persen investor," tegasnya di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (19/11).

Untuk merealisasikan rencana tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama dengan Kemenko Kemaritiman akan mengadakan pertemuan. Dalam rapat tersebut, akan diundang para eselon I terkait untuk mempertajam pembahasan.

"‎Kami undang Dirjennya kalau menterinya (Sudirman Said) enggak mau datang silakan. Tapi yang penting kami ingin ubah rationya," tegasnya.

"Harga minyak bumi murah angkanya kita turunkan 80 persen negara 20 persen investor dengan syarat harus lakukan eksplorasi dengan benar," katanya.

Rizal Ramli menyakini, jika sistem ini diterapkan Indonesia akan memiliki banyak cadangan migas pada 5 tahun mendatang. Namun, pemerintah harus membuat investasi mudah, penurunan pajak.

"Nanti kalau membaik kita naikin lagi pajaknya‎. Jadi kebijakan itu harus fleksibel, tidak dokmatis. Kita ubah pola insentifnya supaya menarik, supaya banyak yang dilakukan. Angka persisnya nanti pada waktunya akan dibahas dihitung betul," tutupnya. (mdk/idr)