Rini tak hadir rapat di DPR,FITRA nilai privatisasi 4 BUMN tidak sah

Merdeka.com - Pemerintah telah menyetujui rencana right issue empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) senilai Rp 9,5 triliun guna memperkuat struktur permodalan perusahaan. Rencana ini merupakan bagian dari program privatisasi Kementerian BUMN 2016.

Manajer Advokasi Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Apung Widadi, menyatakan bahwa privatisasi tersebut perlu dihentikan. Menurutnya, keputusan tersebut tidak sah, karena tidak dibahas langsung oleh Menteri BUMN, Rini Soemarno.

"Catatan kami pengambilan keputusan Privatisasi diambil oleh DPR dan Menteri Keuangan bukan Menteri BUMN yang lebih berwenang. Kalau Menteri Keuangan yang datang, dia kewenangannya apa, untuk setujui privatisasi. Yang setujui harusnya BUMN, DPR mau saja membahas ini bersama Menteri Keuangan," Kata Apung Widadi di Kantor Sekretariat Nasional FITRA, Jakarta, Kamis (1/9).

Selain itu, privatisasi ini juga dianggap tidak memberikan keuntungan atau deviden bagi Indonesia. Melihat dari pengalaman beberapa BUMN yang merugi akibat privatisasi, seperti Hotel Indonesia yang mengalami defisit hingga Rp 6,7 triliun.

"BUMN-BUMN ada yang privatisasi, sudah di Bursa Efek Indonesia, trend labanya tidak terlalu besar. Garuda sedang rugi, kalau dicatat keuntungan maka dia perlu bayar deviden, makanya dia catat rugi," pungkas Apung.

Keempat BUMN tersebut, yakni PT Jasa Marga Tbk, PT Wijaya Karya Tbk, PT Krakatau Steel Tbk dan PT Pembangunan Perumahan Tbk (PP).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Jasa Marga akan diberikan suntikan dana sebesar Rp 1,25 triliun dan Wijaya Karya sebesar Rp 4 triliun untuk pembangunan infrastruktur, Krakatau Steel sebesar Rp 1,5 triliun untuk pembangunan pabrik baja dan pembangkit listrik, dan PT PP sebesar Rp 2,25 triliun untuk pembangunan infrastruktur dan rusunami.

Dengan adanya PMN tersebut, diharapkan kepemilikan saham pemerintah dari keempat BUMN tersebut akan lebih dominan dari investor publik. Yakni untuk Wijaya Karya sebesar 65,05 persen, Jasa Marga sebesar 70 persen, Krakatau Steel sebesar 80 persen, dan PT PP sebesar 51 persen.

"Pemerintah memberikan dukungan kepada BUMN agar dapat berperan lebih besar dalam menunjang program-program prioritas pemerintah," kata Sri di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/8).